International Media

Minggu, 22 Mei 2022

Minggu, 22 Mei 2022

Politisi Demokrat Sebut Orang Dekat Jokowi Punya Agenda Makar terhadap Konstitusi

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Silaturahmi Nasional Kepala Desa APDESI 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa 29 Maret 2022.

JAKARTA – Deputi Badan Pengendalian dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani,  menyinggung adanya orang-orang dekat Presiden Joko Widodo  (Jokowi) yang mempunyai agenda makar terhadap konstitusi.

Menurut Kamhar, agenda makar terhadap konstitusi tersebut telah disiapkan orang-orang dekat Jokowi dengan memotori wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

“Pak Jokowi mesti bersikap dan bertindak tegas terhadap orang-orang terdekatnya. Jangan terus menerus membiarkan berjalannya agenda makar atau terorisme konstitusi ini,” kata Kamhar dalam keterangan tertulis, Minggu (3/4).

Di samping itu, Kamhar juga mengingatkan agar orang-orang dekat Jokowi tidak menggunakan tafsir yang keliru terhadap demokrasi sebagai argumentasi pembenaran. Ia tak ingin pembenaran tafsir semata terhadap demokrasi justru akan membawa Indonesia dalam kehacuran.

“Jangan membawa Indonesia pada jurang kehancuran demokrasi,” ujarnya.

Menurut  Kamhar, merosotnya kepercayaan publik terhadap pemerintah memperlihatkan daya kritis masyarakat semakin tinggi. Hal ini juga sebagaimana hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) yang menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menurun dalam satu tahun terakhir.

Momentum tersebut penting dilakukan untuk mengedukasi publik bahwa pelanggengan kekuasaan akan melahirkan pemerintah yang totaliter dan diktator. Hal ini terjadi sebagaimana pada rezim Orde Lama maupun Orde Baru yang berjalan atas nama konstitusi.

“Belajar dari pengalaman sejarah tersebut dan tak ingin mengulang kembali kesalahan sejarah yang sama, maka pembatasan masa jabatan presiden ini menjadi prioritas pada amandemen I UUD ‘45 tahun 1999 yang lalu sebagai amanah reformasi,” ucapnya.

Sebelumnya, sejumlah pejabat pemerintah mengatakan tidak campur tangan terkait sikap Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang mendeklarasikan dukungan terhadap  Presiden Jokowi untuk menjabat selama tiga periode. Dukungan itu mengemuka dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).

Selain Presiden Jokowi, acara tersebut dihadiri pula oleh sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Bahkan, diketahui Luhut berada dalam struktur organisasi Apdesi dan menjabat sebagai ketua dewan pembina.

Juru Bicara Luhut membantah bahwa usul memperpanjang masa jabatan presiden yang disampaikan oleh para kepala desa merupakan perintah Luhut.

“Enggak ada upaya-upaya atau peran Pak Luhut. Ini semua spontanitas warga aja,” kata Jodi Mahardi, Jumat (1/4).

Bahkan menurut Jodi,  Luhut sempat melarang para kepala desa mendeklarasikan dukungan presiden tiga periode. Namun keinginan para kepala desa untuk menyerukan dukungan itu sulit dibendung.

“Kan susah kalau puluhan ribu orang kumpul, kalau ada beberapa yang menyerukan itu,” ujarnya.

Mendagri Tito Karnavian menganggap dukungan Jokowi tiga periode yang disampaikan oleh para kepala desa merupakan spontanitas. Mantan Kapolri itu menjelaskan, dukungan itu sebenarnya tidak dibahas dalam acara resmi Silaturahmi Nasional Apdesi.

Tito menuturkan, dalam acara tersebut Apdesi menyampaikan empat aspirasi, yakni soal kenaikan gaji kepala desa, kenaikan APBDes, perubahan peraturan presiden terkait dana pandemi Covid-19, serta penggunaan cap berlambang Garuda.

Menurut Tito, dukungan agar Jokowi menjabat tiga periode muncul saat Jokowi hendak meninggalkan lokasi acara.

“Nah pada saat beliau (Jokowi) keluar mau menuju kendaraan ada beberapa yang, biasalah, ramai ingin foto segala macam, sambil jalan (Jokowi) melayanilah, foto dan lain-lain, lalu ada yang teriak ‘Pak Jokowi tiga periode,’ Pak Jokowi hanya senyum saja,” ujar Tito, Jumat (1/4). ***

Osmar Siahaan

Komentar