Polda Jateng Ungkap Penjualan Alat Rapid Test Antigen Ilegal Beromzet Miliaran Rupiah

Polda Jateng merilis hasil penyelidikan penjualan alat rapid tes antigen ilegal.

SEMARANG – Jajaran Polda Jawa Tengah (Jateng) mengungkap penjualan alat rapid test antigen ilegal dengan omzet hingga miliaran rupiah. Disebut ilegal karena alat test rapid antigen yangdijual tersangka SPM (34) tidak memiliki izin edar.

Menurut polisi, SPM telah memasarkan lat rapid test antigen ilegal sejak Januari lalu di kawasan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

“Kita dapatkan informasi adanya masyarakat yang menggunakan rapid tes tanpa izin edar,” kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi saat rilis kasus di Ditkrimsus Polda Jateng, Semarang, Rabu (5/5).

Untuk mengungkap aksi SPM, polisi lalu melakukan undercover buy atau berpura-pura menjadi pembeli. Dari situ, didapati kurir yang membawa 25 boks yang masing-masing berisi 25 alat tes tanpa izin edar.

“Sebanyak 450 pack kita amankan, pelaku mencari keuntungan. TKP di wilayah Genuk Semarang,” jelas Luthfi.

Tiga merek alat tes rapid antigen yang diduga tanpa izin edar tersebut adalah ‘Clungene’, ‘Hightop’, dan ‘Speedchek’. Selain itu ada juga beberapa benda yang tidak memiliki izin edar seperti pulse oximeter, oximeter IP22, dan 59 pack masing-masing berisi 100 pcs stik swab.

Luthfi menyebut penjualan rapid test ilegal ini berlangsung sejak Oktober 2020 hingga Februari 2021. Dalam waktu 1-2 minggu, pelaku bisa menjual 300-400 boks alat tes rapid antigen.

“Dia melakukan aksinya dengan meraup keuntungan Rp 2,8 miliar. Dia lebih murah karena tidak punya izin edar. Diedarkan di wilayah Jateng, di masyarakat umum biasa, klinik dan rumah sakit. Merugikan tatanan kesehatan,” tegas Luthfi.

Dirkrimsus Polda Jateng, Kombes Johanson Ronald Simamora, menambahkan, pelaku merupakan distributor dan sales wilayah Jawa Tengah. Dia memiliki rekanan di Jakarta sebagai kantor pusat yang mendistribusikan barang-barang itu ke area Jateng.

“Dia distributor, sales, mencari pasar. Ada pasar dia menghubungi Jakarta, kemudian didistribusikan ke sini, wilayah Jateng ada Pekalongan, Semarang dan luar daerah,” jelas Johanson.

Johanson memastikan bakal menetapkan pimpinan perusahaan tempat pelaku bekerja sebagai tersangka dalam kasus ini. Terlebih, penjualan alat kesehatan (alkes) ilegal ini dinilai merugikan masyarakat luas.

“Kemungkinan rencana dirut akan tetapkan jadi tersangka. Kita betul-betul concern pada masalah alkes,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, tersangka SPM berdalih sedang mengajukan izin edar. Namun, dia mengaku nekat menjual produk tersebut karena tergiur keuntungannya. Atas perbuatannya, SPM dijerat pasal 197 UU RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana diubah dalam pasal 60 angka 10 UU Cipta Kerja dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar. Kemudian untuk UU perlindungan konsumen ia dijerat dengan pasal 62 ayat 1 dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp