Penyidik KPK Periksa Salah Seorang PNS Kemenkeu untuk Menelisik Aliran Uang Suap Pajak

Ilustrasi

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Febrian, salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (22/3). Pelaksana pada Politeknik Keuangan Negara STAN tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, saksi Febrian didalami keterangannya soal aliran uang yang diduga berkaitan dengan kasus suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Diduga, ada aliran uang dari wajib pajak untuk pejabat Kemenkeu.

“Febrian dikonfirmasi di antaranya terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang yang diberikan oleh wajib pajak kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini,” kata Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (23/3).

Sebelumnya, Ali mengakui bahwa kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu sudah masuk dalam proses penyidikan.

Ia tidak membantah soal adanya tersangka dalam penyidikan perkara ini. Hanya saja Ali enggan mengungkap identitas siapa tersangka serta konstruksi perkara dugaan korupsi di Ditjen Pajak Kemenkeu ini.

“Kami saat ini belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tsk telah dilakukan,” beber Ali.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat dua pejabat pajak yang diduga menerima suap dalam perkara ini. Dua pejabat pajak itu adalah mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji dan Kepala Sub Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Ditjen Pajak Dadan Ramdani.

KPK juga sudah menggeledah beberapa lokasi terkait pengusutan dugaan suap tersebut. Salah satunya, kantor PT Jhonlin Baratama di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. PT Jhonlin Baratama merupakan anak usaha Jhonlin Group milik Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam. Perusahaan batu bara ini disinyalir terbelit masalah pajak yang menyeret pejabat Ditjen Pajak. Penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen dalam penggeledahan tersebut.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp