CIBINONG- Pemkab Bogor disarankan mencari sumber pendanaan lain untuk melanjutkan proyek pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung di Desa Cogrek, Parung.
Hal itu karena dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 118 tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2023, bantuan keuangan yang diberikan Pemprov Jabar kepada Kabupaten Bogor sebesar Rp93,8 miliar tidak ada yang diperuntukkan untuk membangun RSUD Bogor Utara.
“Jika Pemkab Bogor masih merasa berkewajiban untuk memenuhi visi misi dan melunasi janji politik kepala daerahnya membangunkan rumah sakit kepada warga di Bogor Utara, silakan dicari sumbernya dari tempat lain,” kata Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya kepada wartawan, Senin (16/1).
Asep Wahyuwijaya menuturkan bahwa tidak dilanjutkannya proyek pembangunan RSUD Bogor Utara tentu menjadi lain masalahnya, kalau di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor itu sendiri targetnya adalah cukup dibuatkan Klinik Utama Rawat Jalan Parung.
“Kalau visi misi RPJMD hanya terbangunnya Klinik Utama Rawat Jalan Parung. Maka tentu visi misi dan janji politiknya sudah dilunasi,” tutur Asep Wahyuwijaya.
Ia menjelaskan bahwa bantuan keuangan Pemprov (Banprov) Jawa Baratt, distribusi paling besar diberikan untuk Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran di Kabupaten Bogor sebesar Rp 43,675 miliar, kemudian untuk pengembangan SPAM Regional Antar Desa dan Pembangunan Tangki Septik Individual sebesar Rp 21,575 miliar.
“Juga ada pengadaan media digital di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebesar Rp12,9 miliar, pembangunan command centre sebesar Rp5 miliar, penataan kawasan kumuh sebesar Rp3,34 miliar, pengadaan alat keseharan untuk Puskesmas di daerah perbatasan sebesar Rp2,73 miliar, pemberdayaan keluarga miskin melalui usaha ternak ayam petelur berbasis komunitas sebesar Rp1,67 miliar, pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil beserta pengadaan alatnya sebesar Rp1,3 miliar, Bulan Bakti Siliwangi dan Gotong Royong sebesar Rp625 juta, TNI Manunggal membangun desa sebesar Rp600 juta dan peningkatan kesejahtraan guru bantu SD Negeri di daerah terpencil sebesar Rp 448 juta,” jelasnya.
Kang AW sapaan Asep Wahyuwijaya menerangkan, meskipun besaran Banprov Jawa Barat semakin menurun, tapi ia melihat bantuan keuangan tahun ini lebih tersebar dan kegiatan yang berdampak langsung kepada warganya pun lebih beragam.
“Karena itu tentunya saya berharap kegiatannya bisa segera ditindaklanjuti secara cepat dan dengan kualitas yang patut agar warga penerima pun dapat segera juga menikmati manfaatnya,” terang Kang AW. gio
