Tuesday, 03 October 2023

Tuesday, 03 October 2023

Pemerintah Rumuskan Berbagai Kebijakan Transisi Pasca Pandemi

Dok. Kemenko Perekonomian.

JAKARTA – Terkendalinya laju kasus pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini telah mendorong perbaikan kondisi perekonomian nasional yang ditandai dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi di atas 5% hingga kuartal ketiga tahun 2022. Fondasi perekonomian domestik juga kian menguat dengan adanya dukungan peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor sebagai sektor penggerak utama perekonomian

Penguatan kondisi ekonomi nasional tersebut juga ditunjukkan dengan capaian defisit APBN tahun 2022 yang terjaga pada angka 2,38%. Selain itu, inflasi juga tetap terkendali pada level 5,51% (yoy) dan tingkat pengangguran juga tercatat mengalami penurunan menjadi 5,86% pada Agustus 2022. Berbagai capaian positif tersebut telah menunjukkan efektivitas kebijakan dan koordinasi intensif yang dilakukan pemerintah.

“Kita harus melakukan keputusan dan cepat bertindak, ini juga tidak mudah. Kecepatan bertindak sesuai data-data yang ada. Tetapi yang paling sangat mendukung adalah partisipasi masyarakat yang begitu sangat besar dalam menangani pandemi dan ekonomi kita. Partisipasi inilah yang harus kita apresiasi, kita hargai,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka secara resmi Rakortas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (26/1).

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) melaporkan realisasi pelaksanaan program KPC-PEN tahun 2020-2022.

Pada tahun 2020, anggaran telah terealisasi sebesar Rp575,8 trilun yang digunakan untuk extraordinary measures dan menjaga keberlangsungan sektor riil di masa awal pandemi. Untuk tahun 2021 pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp655,1 triliun untuk melakukan reformasi ekonomi dan menghadapi gelombang pademi varian Delta. Sedangkan tahun 2023, anggaran yang terealisasi mencapai Rp414,5 triliun.

“Kinerja ini dapat dicapai berkat kebijakan Bapak Presiden yaitu rem dan gas yang berjalan responsif dan adaptif,” kata Airlangga dikutip dari laman Kemenko Perekonomian, Kamis (26/1).

Seiring dengan pulihnya pandemi dan kondisi perekonomian nasional, Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk penyesuaian masa transisi pasca pandemi, salah satunya dengan melakukan penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tanggal 30 Desember 2022.

Sejumlah kebijakan lain juga disiapkan Pemerintah, antara lain terkait dengan tetap berjalannya Satgas Covid-19, vaksinasi booster kedua secara gratis mulai 12 Januari 2023, monitoring early warning indicators dan early warning system pandemi Covid-19, serta mengaktifkan crisis management protocol apabila memasuki masa krisis.

“Dari sisi ekonomi, berakhirnya PPKM mengembalikan program sesuai dengan K/L masing-masing. Jadi penangangan kesehatan diberikan anggaran sebesar Rp178,7 triliun dengan anggaran reguler antara lain Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN. Kemudian bansos reguler diberikan di tahun 2023 sebesar Rp476 triliun dan tentunya ini dari program perlindungan sosial,” kata Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Keuangan; Menteri Kesehatan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Menteri Ketenagakerjaan; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta sejumlah pejabat negara lainnya.***

Vitus DP

Berita Terbaru

Baca juga:

Follow International Media