International Media

Kamis, 26 Mei 2022

Kamis, 26 Mei 2022

Pemerintah Anggarkan Rp30 Triliun di Tahun 2023 untuk Pembangunan IKN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah mengalokasikan anggaran belanja APBN tahun 2023 sebesar Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

“Di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru yaitu antara Rp27 triliun hingga Rp30 triliun,” ujar  Sri Mulyani, dilansir dari laman Kemenkeu, Jumat (15/4).

Ia menjelaskan anggaran tersebut untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan, serta berbagai simpul konektivitas yang dilakukan Kementerian Perhubungan. Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan, dan keamanan.

“Tahun depan, kita akan terus mengendalikan agar biaya belanja operasional pemerintah tetap terjaga secara efisien dan terkendali sehingga anggaran betul-betul akan dialokasikan lebih kepada belanja-belanja produktif,” jelas Sri Mulyani.

Selain pembangunan IKN, belanja prioritas APBN 2023 juga digunakan untuk infrastruktur berbagai program-program penting, seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas dari Cirebon-Semarang, jaringan irigasi. Selain itu ada juga infrastruktur konektivitas, seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara, serta infrastruktur di bidang teknologi informasi, seperti satelit dan BTS. “Untuk itu, belanja infrastruktur tahun depan akan berkisar antara Rp367 triliun hingga Rp402 triliun,” urainya.

Momentum untuk menjaga pemulihan ekonomi tahun depan akan terus dijaga dengan dukungan anggaran pemerintah. Namun pada saat yang sama, kata Sri Mulyani, APBN juga mulai disehatkan dengan defisit yang dikendalikan di bawah 3 persen.

Sri Mulyani  juga menjelaskan berbagai belanja yang akan menjadi prioritas pemerintah di tahun 2023 mendatang. Untuk merespon berbagai dinamika ekonomi global dan domestik, APBN terus hadir melalui berbagai kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha, terutama kelompok kecil dan menengah.

“Di bidang perlindungan sosial akan tetap dijaga range-nya antara Rp349 triliun hingga Rp332 triliun. Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif,” tuturnya.

Guna mendukung hal tersebut, data penerima perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan. Kementerian Sosial juga akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial.

Lebih lanjut, belanja pemerintah juga akan diprioritaskan untuk bidang kesehatan. Menkeu memaparkan anggaran kesehatan selama 3 tahun terakhir ini melonjak karena adanya pandemi Covid-19. Dari semula Rp113 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp172 triliun tahun 2020. Anggaran sebesar Rp52,4 triliun didalamnya, ungkap Menkeu, untuk belanja yang berhubungan dengan Covid-19.

Kemudian pada tahun 2021, belanja kesehatan melonjak lagi ke Rp312 triliun, di mana Rp190 triliun adalah untuk penanganan Covid-19. Sementara, tahun 2022 diperkirakan belanja kesehatan mencapai Rp255 triliun, di mana Rp116,4 triliun adalah untuk Covid-19.***

Vitus DP

Komentar

Baca juga