Pekerja Myanmar Masih Mogok Kerja dan Lakukan Revolusi Diam

MYANMAR(IM)- Ratusan ribu pekerja Myanmar sudah melakukan mogok kerja selama dua bulan terakhir, sambil berharap kelumpuhan ekonomi akan memaksa junta mengakhiri kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu.
Seperti dilansir AFP, Minggu (4/4) sejumlah karyawan bank, dokter, insinyur, petugas bea cukai, staf kereta api hingga pekerja tekstil semuanya menjadi bagian dari gerakan pembangkangan sipil. Para pekerja yang melakukan mogok kerja termasuk di antara 550 orang yang tewas dalam tindakan kekerasan militer terhadap protes anti-kudeta, sementara banyak dari mereka juga ditangkap atau bahkan hilang.
“Saya tidak punya uang lagi, saya ketakutan, tapi saya tidak punya pilihan. Kita harus menghancurkan kediktatoran,” kata Aye, seorang pegawai bank berusia 26 tahun di Yangon.
“Kami tidak berdemonstrasi di jalan, kami terlalu takut masuk daftar militer dan ditangkap,” katanya. “Revolusi kami diam.”
Perlawanan terus dilakukan meski ada seruan berulang bahkan ancaman dari militer agar orang-orang kembali bekerja.
Bank Dunia sekarang memperkirakan penurunan 10 persen PDB Myanmar pada tahun 2021, sebuah langkah mundur bagi negara yang telah mengalami pertumbuhan pesat selama transisi demokrasi yang dipimpin oleh pemerintah sipil Aung San Suu Kyi.
“Junta tidak siap untuk perlawanan seperti itu,” kata Francoise Nicolas, Direktur Asia Institut Hubungan Internasional Prancis, yang menggambarkan pemogokan itu sebagai “taruhan yang berisiko”.
Dengan sektor perbankan lumpuh, karyawan mengalami masalah dalam mendapatkan bayaran dan mesin ATM kosong. Selain itu, sektor garmen Myanmar, yang berkembang pesat sebelum kudeta dengan 500.000 karyawan, runtuh.
Perusahaan asing seperti H&M Swedia dan Benetton Italia telah mengumumkan bahwa mereka menangguhkan pesanan mereka, sementara pabrik tekstil milik China yang bekerja untuk merk Barat telah dibakar. Akibatnya, ribuan pekerja perempuan tidak dibayar dan harus kembali ke desa asal mereka.
Situasi ini juga mengkhawatirkan bagi petani – harga benih dan pupuk meningkat, sementara mata uang, kyat, terdepresiasi, menyebabkan pendapatan mereka menyusut. Sementara itu, harga-harga kebutuhan melonjak.
Menurut Program Pangan Dunia (WFP), harga minyak sawit telah meningkat 20 persen di Yangon sejak kudeta, kemudian beras juga meningkat lebih dari 30 persen di beberapa bagian negara bagian Kachin.
Surat kabar Myawaddy mengatakan harga bahan bakar minyak di Yangon naik hampir 50 persen pada Maret lalu. Lebih lanjut, produk seperti bahan bangunan, peralatan medis, dan barang konsumsi, yang biasanya diimpor dari Tiongkok mulai habis.
“Pengusaha Tiongkok tidak lagi ingin mengekspor karena penduduk Myanmar memboikot produk mereka, menuduh Tiongkok mendukung junta,” kata Htwe Htwe Thein, seorang profesor bisnis internasional di Curtin University, Australia.
Meskipun terjadi gejolak ekonomi, junta masih menutup telinga terhadap permohonan para pengunjuk rasa.
Amnesty Internasional mengatakan bahwa junta masih dapat mengandalkan pendapatan berkat konglomerat kuat yang dikendalikannya, aktif di berbagai sektor seperti transportasi, pariwisata, dan perbankan, dan telah memberi militer Myanmar miliaran dolar sejak 1990an.
Amerika Serikat dan Inggris telah memberikan sanksi kepada militer, namun banyak negara yang berbisnis dengan mereka menolak untuk melakukannya.
“Junta juga mendapat keuntungan dari sumber daya informal, salah satunya dari sumber daya alam ilegal, seperti batu giok dan kayu”, kata Htwe Htwe Thein.***

Frans Gultom

Frans Gultom

Tulis Komentar

WhatsApp