Pejabat PT Sarana Jaya Diperiksa KPK terkait Kasus Pembelian Lahan untuk Rumah DP Rp0

Ilustrasi

JAKARTA  – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Junior Manajer Sub Divisi Kerja Sama Usaha Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2018 – 2019, Farouk Maurice Arzby, Selasa (27/4).

Farouk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi.  Selain Farouk, KPK juga  memanggil dua saksi lainnya yakni, Notaris Yurisca Lady Enggareni dan pihak swasta, Minto Arissa. Ketiganya bakal didalami keterangannya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

“Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (27/4).

Sekadar informasi, KPK saat ini memang sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur. Bahkan, KPK telah menetapkan seorang Direktur Utama (Dirut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di DKI Jakarta sebagai tersangka.

Sayangnya, Ali masih enggan membeberkan secara detail konstruksi perkara serta sosok Dirut BUMD DKI Jakarta yang ditetapkan sebagai tersangka. Kata Ali, pihaknya akan mengumumkan secara resmi penetapan tersangka serta konstruksi perkara setelah adanya proses penangkapan serta penahanan.

“Saat ini, kami belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya karena sebagaimana telah disampaikan bahwa kebijakan KPK terkait hal ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan,” terangnya.

Selain masalah pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, menurut informasi, penyidik KPK juga sedang mengusut dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi. Pembelian lahan tersebut berkaitan dengan program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.

Dalam proses penyidikan perkara ini, KPK disebut-sebut telah menetapkan empat orang dan satu korporasi sebagai tersangka. Mereka antara lain, Dirut non-aktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Cornelis (YC). Kemudian, Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian (TA), dan Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtunewe (AR). KOK juga dikabarkan telah menetapkan PT Adonara Propertindo (PT AP) sebagai tersangka korporasi. Kasus ini diduga merugikan keuangan negara senilai Rp100 miliar.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp