PDIP:Impor Beras Coreng Muka Jokowi yang Sedang Kampanye Benci Produk Asing

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

JAKARTA –  Kebijakan impor beras satu juta ton pada 2021 menuai polemik dan kritik dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari politisi partai pendukung utama  pemerintah, PDIP.

Kritik peas dilontarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto, yang mengatakan bahwa PDIP menolak tegas kebijakan impor beras. Menurutnya, impor beras justru menjadi beban bagi  Presiden Jokowi yang sedang mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri dan membenci produk asing.

“Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri,” kata Hasto dalam keterangannya, Senin (22/3).

Hasto mengungkapkan alasan PDIP menolak kebijakan impor beras tersebut. Pertama, PDIP sejak satu tahun lalu telah mempelopori gerakan menanam tanaman pendamping beras. Gerakan ini untuk mendorong masyarakat menanam tanaman yang tumbuh subur di Nusantara, seperti sagu, ketela, umbi-umbian, jagung, pisang, talas, porang, dan sukun.

“Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan,” ucapnya.

Hasto menganggap keputusan menteri perdagangan dalam hal impor beras sangat tidak tepat. Ia  menilai, keputusan itu justru menghambur-hamburkan devisa negara. Padahal Indonesia masih mampu memproduksi beras.
“Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini, penting untuk hemat devisa negara,” ujarnya.

Untuk itu, PDIP mendorong diversifikasi pangan dan mengajak seluruh simpatisan, anggota, kader partai untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional secara swadaya masyarakat.

Ia mengajak kader partai memberi teladan serta mengajak simpatisan dan masyarakat luas agar secara sadar mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras.

“Sehingga konsumsi beras yang digantikan oleh makanan lain sekitar 5 persen. Jumlah tersebut kelihatan sepele, tapi itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton,” ucapnya.

“Kalau ini terjadi, maka Indonesia memiliki peluang untuk menjadi eksportir beras. Cara ini jauh lebih terhormat dan akan mampu meningkatkan martabat bangsa,” katanya.

Kebijakan impor beras disebutnya hasil dari cara berpikir yang terlalu pragmatis sehingga melanggengkan ketergantungan terhadap impor. Sebaliknya, ia menilai bahwa diperlukan cara berpikir baru yang disertai dengan langkah strategis dan konsisten agar Indonesia bisa membalik keadaan yakni dari importir menjadi eksportir beras.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga. Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Lutfi menyebut hal itu baru bersifat ramalan. Menurut Lutfi, masih mungkin ada kenaikan atau penurunan produksi beras tersebut mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp