PBB: Harga Pangan di Myanmar Naik, Banyak Orang Kelaparan

YANGON – Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (U.N. Food Agency), mengatakan kenaikan harga pangan dan bahan bakar di Myanmar sejak kudeta militer pada 1 Februari berisiko mengurangi kemampuan keluarga miskin untuk memberi makan keluarga mereka.

Program Pangan Dunia (WFP) yang berafiliasi dengan PBB mengatakan harga pangan naik. Harga minyak sawit bahkan naik sebesar 20 persen di beberapa tempat di sekitar kota utama, Yangon, sejak awal Februari. Selain itu, harga beras juga mengalami kenaikan sebesar 4 persen di daerah Yangon dan Mandalay sejak akhir Februari.

Reuters mengutip pernyataan WFP, Rabu (17/3), yang melaporkan harga beras bahkan membumbung hingga 35 persen di beberapa negara bagian Kachin di utara. Sedangkan harga minyak goreng dan kacang-kacangan juga naik tajam di beberapa negara bagian Rakhine di barat.

Harga bahan bakar minyak (BBM) melonjak sebesar 15 persen secara nasional sejak kudeta 1 Februari lalu. Hal ini meningkatkan kekhawatiran harga pangan akan masih bisa naik lagi.

“Kenaikan harga pangan dan bahan bakar ini diperparah oleh hampir lumpuhnya sektor perbankan, lambatnya pengiriman uang, dan pembatasan secara luas pada ketersediaan uang tunai,” kata WFP.

“Setelah mengatasi pandemi Covid-19, jika tren harga ini terus berlanjut, hal itu akan sangat merusak kemampuan orang yang paling miskin dan paling rentan untuk menaruh makanan yang cukup di meja keluarga,” terang Direktur WFP Myanmar, Stephen Anderson.

WFP membantu lebih dari 360 orang orang di Myanmar, kebanyakan dari mereka mengungsi akibat konflik pada dekade terakhir.

WFP mengulangi seruan Sekretaris Jenderal PBB agar junta menghormati keinginan rakyat Myanmar yang ditunjukkan dalam hasil pemilihan November tahun lalu.

“Di WFP kami tahu betul bagaimana kelaparan dapat dengan cepat terjadi ketika perdamaian dan dialog dikesampingkan,” kata Anderson.

Diketahui, Myanmar mengalami kekacauan sejak junta militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih dan menahan pemimpinnya, Aung San Suu Kyi. Sejumlah unjuk rasa dan aksi pembangkangan sipil ikut melumpuhkan perkenomian negara tersebut.

Pihak militer membela kudeta itu dengan mengatakan keluhan mereka tentang kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, telah diabaikan. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara itu dilakukan dengan adil.

Kelompok pemantau hak asasi manusia mengatakan sebanyak 183 orang telah tewas oleh pasukan keamanan Myanmar dalam sejumlah unjuk rasa menentangkudeta tersebut.

Myanmar pernah menjadi lumbung beras utama Asia. Negara itu termasuk di antara negara-negara termiskin di Asia setelah militer melancarkan kudeta pada 1962 dan memberlakukan “jalan swasembada menuju sosialisme.”

Perekonomian Myanmar berkembang pesat setelah militer mulai menarik diri dari kancah politik pada satu dekade lalu.

Sementara itu, sedikitnya 149 orang telah tewas di Myanmar sejak pasukan keamanan menindak keras pengunjuk rasa damai . Demikian laporan Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.
“Sedikitnya 11 orang tewas pada hari Senin dan 57 orang tewas selama akhir pekan,” kata PBB seperti dikutip dari ABC News, Rabu (17/3).

Lebih dari 2.084 orang tetap ditahan secara sewenang-wenang dan setidaknya lima orang tewas dalam tahanan dalam beberapa pekan terakhir. PBB juga mengungkapkan setidaknya dua mayat telah menunjukkan tanda-tanda penganiayaan fisik yang parah, yang mengindikasikan bahwa mereka disiksa.
“Ada lebih banyak laporan tentang pembunuhan lebih lanjut yang belum dapat kami buktikan,” kata juru bicara PBB Ravina Shamdasani dalam sebuah pernyataan.
“Kami sangat terganggu karena tindakan keras terus meningkat, dan kami kembali menyerukan kepada militer untuk berhenti membunuh dan menahan pengunjuk rasa,” imbuhnya.

Pada hari Senin, junta militer yang berkuasa di Myanmar mengumumkan darurat militer di dan sekitar Yangon, kota terbesar di negara itu, dan di Mandalay, kota terbesar kedua. Hal itu sebagai respons atas kerusuhan yang dipicu oleh pengambilalihan militer bulan lalu.

Tetapi pengunjuk rasa terus turun ke jalan dan menantang pengambilalihan pemerintah , yang dipimpin oleh pemimpin militer Jenderal Min Aung Hlaing.***

Frans Gultom

Frans Gultom

Tulis Komentar

WhatsApp