NEW YORK(IM)-PBB Desak Taliban Beri Hak Sekolah dan Bekerja Bagi Perempuan untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan. Larangan kedua hak tersebut oleh Taliban dapat menimbulkan kehancuran Afghanistan dan menodai komitmen Taliban.
“Pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan itu harus segera dicabut,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Dia mengatakan larangan perempuan dan anak perempuan menghadiri sekolah menengah dan universitas di Afghanistan merupakan erosi penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.
Guterres menambahkan pembatasan itu dapat memicu penderitaan luar biasa dan kemunduran besar bagi potensi rakyat Afghanistan.
Larangan perempuan menikmati ilmu pengetahuan dan bisnis dapat menghancurkan Afghanistan.
Dalam pernyataan bersama, Dewan Keamanan PBB menilai larangan perempuan terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan akan berdampak signifikan dan langsung untuk operasi kemanusiaan di negara itu.
“Pembatasan ini bertentangan dengan komitmen yang dibuat oleh Taliban kepada rakyat Afghanistan serta harapan masyarakat internasional,” kata Dewan Keamanan PBB.
Institusi itu juga menyatakan dukungan penuh untuk misi politik PBB di Afghanistan, yang dikenal sebagai UNAMA. Empat kelompok bantuan global menangguhkan operasional karena ketidakhadiran perempuan untuk menjalankan program rutin.
Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pekan lalu bahwa 97% warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan, dua pertiga penduduk membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup.
Kemudian 20 juta orang menghadapi kelaparan akut dan 1,1 juta remaja perempuan dilarang sekolah. Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan pada Agustus tahun lalu.
Sentara itu, Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) mengutuk keputusan Taliban untuk melarang perempuan bekerja di LSM di seluruh Afghanistan .
“Keputusan itu akan semakin menghambat pemberian bantuan kemanusiaan di negara tersebut dan berdampak pada masyarakat yang paling rentan, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua,” kata Asisten Menteri Luar Negeri dan Perwakilan UEA untuk PBB Lana Nusseibeh seperti dikutip dari Al Arabiya, Rabu (28/12).
Dia mengatakan bahwa dua pertiga penduduk Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan enam juta orang berisiko kelaparan.
“Islam menghormati peran perempuan dan menjunjung tinggi hak-hak mereka,” tambah Nusseibeh. Kementerian ekonomi Afghanistan pada 24 Desember memerintahkan semua organisasi non-pemerintah (LSM) untuk tidak membiarkan staf perempuan bekerja sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Perintah tersebut tidak berlaku langsung untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi banyak dari programnya dilaksanakan oleh LSM lokal dan internasional yang tunduk pada perintah tersebut.
Pernyataan terbaru datang hanya empat hari setelah UEA mengecam keputusan pemerintah yang dikelola Taliban menangguhkan akses universitas bagi siswa perempuan.
Kantor Berita Emirates WAM minggu lalu melaporkan, bahwa Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dan rekannya Menteri Luar Negeri Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, telah membahas keputusan tersebut melalui panggilan telepon.
Kedua diplomat top itu menekankan bahwa Islam sebagai agama memberikan perhatian yang signifikan kepada perempuan, memberi mereka posisi istimewa, dan menjaga hak-hak mereka.
Mereka menegaskan perlunya menjamin hak-hak perempuan, serta pentingnya partisipasi perempuan dan anak perempuan secara penuh dan setara dalam semua aspek kehidupan. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga meminta Taliban untuk membatalkan langkah tersebut.
