PB IDI Minta DPR Tidak Intervensi BPOM

Daeng Mohammad Faqih, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

JAKARTA – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) minta DPR tidak intervensi BPOM terkait Vaksin Nusantara. Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih mengatakan DPR semestinya hanya sebatas mengawasi kinerja BPOM sebagai lembaga pemerintah tanpa perlu mengambil alih kinerjanya.

“Hemat saya, betul DPR kerjakan dalam rangka pengawasan kelembagaan memang kerjanya mengawasi pemerintah dan lembaga-lembaga di dalamnya. Tetapi seharusnya yang diawasi adalah kinerjanya, jangan sampai kemudian seolah-olah DPR mengambil alih kinerja, itu harus dijaga,” kata Daeng, Sabtu (17/4).

Daeng berpendapat, intervensi yang dilakukan oleh DPR dapat membuat lembaga-lembaga profesional seperti BPOM rentan dimasuki unsur-unsur politis. Sebab, menurut Daeng, setiap keputusan yang dikeluarkan DPR adalah keputusan politis meskipun keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan masukan dari para pakar.

“Pekerjaan profesional ini harus dijaga, karena prosedur keilmuan yang dikerjakan, jangan sampai prosedur keilmuan itu kemudian ada intervensi,” kata Daeng. I

a menambahkan, intervensi tersebut juga dapat merobohkan kepercayaan publik terhadap BPOM yang dibangun sejak lama. Daeng yakin bahwa BPOM masih bekerja sesuai dengan jalurnya dalam menjalankan tugasnya. “Itu membangunnya luar biasa dan sudah banyak yang dikerjakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan rakyat. Masa kita kembangkan isu-isu yang kemudian menjatuhkan kehormatan kelembagaan,” katanya.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp