OJK Perluas Kerja Sama dengan Otoritas Moneter Brunei dan OECD

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas kerja sama dengan otoritas moneter Brunei Darussalam, yakni Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD). Selain itu OJK melanjutkan kerja sama dengan the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Perjanjian kerja sama dengan lembaga internasional ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). “Perjanjian diperlukan untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan perekonomian, terutama percepatan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia,” kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Anto Prabowo dalam  keterangan pers, Jumat (12/3).

 Anto menjelaskan, MoU concerning Consultation, Cooperation, and the Exchange of Information dengan AMBD telah ditandatangani secara sirkuler oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dan Managing Director AMBD, Rokiah Badar pada awal tahun ini.

Lingkup kerja sama dengan AMDB meliputi peningkatan kapasitas, pertukaran informasi dan best practice, pemantauan dan pengawasan lembaga keuangan di Indonesia dan Brunei, serta bidang kerja sama sektor keuangan lainnya, baik syariah maupun konvensional.

Selain itu, area kerja sama MoU meliputi peningkatan edukasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen. “Kerja sama antara kedua otoritas ini sejalan dengan salah satu semangat berdirinya ASEAN yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN,” tutur Anto.

Adapun MoU dengan OECD merupakan kerja sama antara OJK dengan lembaga internasional itu. Kelanjutan kerja sama kali ini fokus pada pengembangan di bidang keuangan berkelanjutan atau sustainable finance, dalam bentuk penelitian dan/atau studi. Area kerja sama melingkupi pertukaran informasi dan/atau keahlian, dan kerja sama lainnya.

“Hubungan kerja sama antara OECD dengan Indonesia sendiri telah dimulai dari tahun 2007. Saat itu OECD menunjuk Indonesia sebagai Enhanced Engagement Country dan sekarang sebagai Key Partner. Indonesia dan OECD juga telah menandatangani Framework of Cooperation Agreement,” ungkap Anto.

OECD adalah organisasi internasional yang bekerja sama dengan pemerintah di berbagai negara dalam menetapkan standar internasional. Harapannya dapat memberikan solusi terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kegiatan OECD mencakup bidang keuangan, tata kelola perusahaan, serta lingkungan. Sementara OJK sampai saat ini telah memiliki nota kesepahaman dengan 14 Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing, serta 10 nota kesepahaman dengan Lembaga Internasional.

“OJK sebagai wakil negara di pengawasan sektor jasa keuangan akan terus meningkatkan kerja sama dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan asing dan lembaga Internasional lainnya,” pungkas Anto. hen

Frans Gultom

Frans Gultom

Tulis Komentar

WhatsApp