Nahkodai Kanwil DJP Jakbar, Suparno Lakukan Pendekatan ke Wajib Pajak

Suparno

JAKARTA –Memasuki tahun 2021, Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta Barat dinakhodai pimpinan baru, Suparno yang sebelumnya Kakanwil di Kanwil DJP Jawa Tengah I, menerima estafet kepemimpinan dari pejabat sebelumnya, Erna Sulistyowati.

           “Bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tentu kampanyenya sama, hanya yang membedakan adalah local wisdom atau kearifan lokalnya,” kata Suparno, saat disambangi International Media, di ruang kerjanya, di Kanwil DJP Jakarta Barat, Jalan Tomang Raya Jatipulo, Jakarta Barat, Selasa (9/13) lalu.

Suparno

         

Menurutnya wilayah Jakarta Barat memiliki karakteristik yang hampir sama dengan Surabaya, yaitu sektor usaha yang menonjol adalah perdagangan yang ditunjang oleh keberadaan pelabuhan laut dan udara dan tentu saja penunjang transportasi dan distribusi barang melalui darat. Pada era sekarang perdagangan juga sudah berkembang melalui online yang sering disebut dengan ecommerce. Oleh karena itu Ditjen Pajak harus bena-benar mempelajari mata rantai bisnis dan keunggulan bisnisnya.

          Pendekatan lain yang juga diperlukan adalah dengan bertemu langsung dengan para owner perusahaan.

          “Menurut saya tidak ada pengusaha yang melakukan usahanya dengan niat ngemplang pajak, ke mereka kita lakukan pendekatan, prinsipnya saya mengajak untuk kita bersahabat, marilah kita bersahabat, wajib pajak besar kita dekati, begitu juga ritel kita dekati, kita sosialisasikan program-program pemerintah di sektor perpajakan ini, seperti pada saat meluasnya penularan Covid -19 pemerintah memberikan banyak insentif untuk karyawan, pengusaha dan tentu saja UMKM. Terus sekarang ini dilanjutkan dengan pembebasan PPnBM mobil dan PPN properti yang bisa meningkatkan kekuatan daya beli masyarakat,” ujar  Suparno.

          Suparno menambahkan, dengan strategi pendekatan yang terus menerus, dirinya meyakini semangat wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

          Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi, Suparno dalam menahkodai Kanwil DJP Jakarta Barat akan terus meningkatkan kualitas layanan secara professional.

          “Kalau kita terus memperbaiki layanan dan professional, semangat wajib pajak meningkat dan mereka tidak akan enggan lagi bertemu petugas pajak,” tegasnya.

          Untuk tahun 2021, kata Suparno, Kanwil DJP Jakarta Barat diberikan target penerimaan sebesar Rp45,1 triliun. “Target penerimaan ini naik 17,5% dari realisasi pajak tahun 2020,” imbuhnya.

          Terkait dengan pandemi Covid-19, Suparno mengakui menjadi tantangan tersendiri bagi para pejabat Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa tetap menjalankan tugas sebagai tulang punggung penerimaan negara.

Pandemi ini telah menghantam seluruh sendi kehidupan masyarakat.  Dan merupakan bencana global yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas seluruh lapisan masyarakat.

Karena itu, pemerintah melalui UU No.2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 mengarahkan APBN serta kebijakan fiskal untuk melindungi rakyat dan mendukung aktivitas perekonomian agar Indonesia bisa segera pulih dari krisis akibat corona Covid-19.

          Suparno menguraikan bahwa setelah UU No.2 Tahun 2020 tersebut, upaya untuk memberikan payung bagi pemulihan ekonomi lebih didorong lagi dengan diberlakukan nya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang ini merupakan UU Omnibus Law yaitu UU yang mencabut beberapa ketentuan dalam beberapa undang-undang sekaligus dan mengganti pengaturannya dalam satu UU.

Di dalam UU Cipta kerja terdapat Bab tersendiri yang mengatur tentang perpajakan yaitu penyesuaian tarif Pajak Penghasilan WP Dalam Negeri & BUT perlakuan perpajakan PMSE, perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban perpajakan serta pemberian fasilitas kepabeanan dan insentif perpajakan.

          Suparno mengatakan, tujuan dari klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan yaitu untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepastian hukum dan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Dalam UU Ciptaker ini terdapat beberapa perubahan pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan UU Pajak Penghasilan (PPh).

          Pemerintah juga telah memberikan perpanjangan insentif perpajakan untuk membantu memulihkan perekonomian nasional  dengan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas.

Pengaturan terkait insentif pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

          Perpanjangan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak hingga batas waktu tanggal 31 Juni 2021. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif tersebut, terdapat enam pokok ketentuan insentif pajak yang diperpanjang. Enam insentif pajak yang dimaksud adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, insentif Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi, insentif Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, insentif Pajak Penghasilan Pasal 25, insentif Pajak UMKM, dan insentif PPN.

          Lalu, apa kontribusi yang dapat dilakukan masyarakat untuk bergotong royong menangani covid-19 selain menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari?

          Suparno mengatakan, salah satunya adalah dengan membayar dan melaporkan SPT Tahunan. Oleh karena itu Suparno menghimbau dan mengajak kepada seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Barat agar memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya dimanapun berada. Saat ini sudah ada kemudahan pembayaran pajak dengan membuat ebilling dan membayar tidak harus di Bank.

          “Pajak kita saat ini dibutuhkan negara untuk membiayai penanganan dan vaksinasi covid-19 dan tentu saja melanjutkan pembangunan. Dan Negara sudah menggelontorkan dana untuk penanganan covid melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebanyak Rp 937,42 triliun,” ujarnya.

          Suparno berharap masyarakat segera laporkan SPT. Sekarang tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk lapor SPT. Lapor bisa di mana saja dan kapan saja melalui efiling di www.pajak.go.id.

          Laporkan SPT Tahunan tepat waktu sebelum tanggal 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan usaha. Lapor SPT Tahunan merupakan bukti cinta Indonesia. ***

Sukris Priatmo

Sukris Priatmo

Tulis Komentar

WhatsApp