Mudik Satu Wilayah Juga Dilarang

Ketua Satuan Tugas (Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo

JAKARTA- Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menegaskan, kegiatan mudik dalam bentuk apapun dilarang, termasuk dalam wilayah aglomerasi.

Larangan mudik bertujuan mencegah secara maksimal terjadinya interaksi fisik yang menjadi cara virus bertransmisi dari satu orang ke orang lainnya.

Wiku mengakui bahwa masih ada warga yang kebingungan soal kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Sehingga, sejumlah penumpukan penumpang angkutan umum terjadi akibat tidak memenuhi syarat perjalanan selama pelarangan mudik.

“Mohon dipahami bahwa SE Satgas Nomor 13 Tahun 2021 adalah tentang Peniadaan Mudik. Jadi yang dilarang adalah mudik,” ujar Wiku dalam penjelasannya,  Jumat (7/5).

Meski demikian, ia menerangkan bahwa sektor essensial masih bisa beroperasi untuk kelancaran sosial ekonomi di masyarakat.

 “Namun, kegiatan selain mudik di suatu wilayah kabupaten/kota atau aglomerasi khususnya di sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun, demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah,” jelasnya.

Ia pun meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi penularan dalam satu wilayah karena masih beroperasi sektor esensial lantaran operasionalnya diatur dalam kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

Adapun wilayah-wilayah aglomerasi yang dimaksud ialah di Sulawesi Selatan terdapat di Makassar, Sungguminasa, Takalar dan Maros. Di Sumatera Utara terdapat di Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.

Di Jawa Timur di Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Di Jawa Barat yang masuk wilayah Bandung Raya. Lalu yang masuk wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi).

Di Jawa Tengah Semarang, Kendal dan Purwodadi serta yang masuk Solo Raya. Serta di DI Yogyakarta yang masuk dalam wilayah Yogyakarta Raya.

Masyarakat yang berkegiatan di dalam wilayah-wilayah tersebut tetap diwajibkan mematuhi ketentuan yang sudan ditetapkan. Dan bagi yang nekat melakukan perjalanan tanpa surat hasil negatif Covid-19 dan maupun surat izin pelaku perjalanan.

Sementara Ketua Satuan Tugas (Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo menegaskan, kebijakan pelarangan mudik merupakan keputusan politik negara yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjamin keselamatan warga sebagai hukum tertinggi.

“Solus Populi Suprema Lex, Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi,” jelas Doni, Jumat (7/5).

Mantan Danjen Kopassus itu menyampaikan bahwa apa yang telah diputuskan pemerintah merupakan cerminan dan implementasi dari apa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945, bahwa negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada warga negara.

“Negara melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” katanya,

Di sisi lain, aturan itu juga mengacu berdasarkan apa yang telah menjadi perintah agama, bahwa suatu hal yang hukumnya sunnah dapat menjadi nomor dua dan kewajiban menjadi prioritas yang harus dijalankan.

Adapun maksud tersebut, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, bentuk silaturahmi secara fisik termasuk hal yang disunnahkan dan menjaga kesehatan serta keselamatan merupakan kewajiban yang harus diutamakan.

“Hukum agama, kita harus ikuti dan memahami bahwa yang sunnah ini harus dinomor duakan. Silaturahmi itu sunnah tetapi menjaga kesehatan menjaga keselamatan adalah wajib,” jelas Doni.

Doni menambahkan bahwa tugas utama yang harus dilakukan saat ini adalah saling memberikan nasehat dan literasi yang baik agar masyarakat dapat lebih bersabar. “Tugas kita adalah saling menasehati agar kita semua bersabar. Jangan sampai ada yang tertekan,” kata Doni.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp