Mudik Dilarang, Kemenhub Siapkan Aturan Pengendalian Transportasi

Menhub Budi Karya Sumadi.

JAKARTA Sebagai tindak lanjut larangan mudik Lebaran Idul Fitri 2021, Kementerian Perhubungan (Kemenhub menyusun aturan pengendalian transportasi.

“Kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangannya, Senin (29/3).

Kemenhub mengatakan, dalam menyusun aturan tersebut pihaknya juga merujuk hasil survei persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Survei itu dilakukan secara online oleh Balitbang Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan lembaga media.

 Adapun survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta 25,9% sisanya PNS, mahasiswa, BUMN, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan lainnya.

Berdasarkan hasil survei tersebut, jika mudik Lebaran dilarang, 89% masyarakat tidak akan mudik, 11%-nya akan tetap melakukan mudik atau liburan. Estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebesar 27,6 juta orang. Dengan tujuan daerah mudik paling banyak ialah Jawa Tengah 37%, Jawa Barat 23%, dan Jawa Timur 14%.

Selain itu, Kemenhub meminta saran dari berbagai pihak, termasuk pengamat transportasi, sosiolog, dan stakeholders lainnya. Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi maupun sanksinya jika ada pelanggaran terkait mudik.

 Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 gara-gara pandemi Covid-19 belum berakhir. “Tahun 2021, mudik ditiadakan berlaku untuk ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy dalam jumpa pers virtual, Jumat (26/3)lalu.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp