MKD DPR Masih Tunggu Putusan Hukum TetapTerkait Alex Noerdin

Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin ditetapkan tersangka korupsi dan langsung ditahan Kejagung selama 20 hari kedepan.

JAKARTA – Wakil Ketua MKD DPR, Habiburokhman menyebutkan, pihaknya akan menunggu putusan hukum tetap terkait status tersangka Alex Noerdin. .

Seperti diketahui, Alex Noerdin yang merupakan anggota DPR fraksi Partai Golkar itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019.

“Kami menghormat proses hukum di kejaksaan, dan pastikan tidak akan mengintervensi,” kata Wakil Ketua MKD DPR RI, Habiburokhman, Kamis (16/9).

Ia mengungkapkan, MKD DPR akan menunggu putusan berkekuatan hukum tetap terhadap Alex Noerdin sebelum pihaknya mengambil keputusan.

“Kami akan mengambil sikap sesuai dengan keputusan hukum yang final,” tegas Habiburokhman.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PD PDE) Sumatera Selatan periode 2010-2019.

Habiburokhman mengaku kaget dengan penetapan tersangka dan penahanan Alex Noerdin yang begitu cepat.

“Terus terang kami juga kaget karena beliau diperiksa, ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan dalam waktu yang begitu cepat,” katnya.

Habiburokhman menyebut tak ada komunikasi jaksa dengan MKD DPR terkait Alex Noerdin. Namun MKD DPR menghormati sikap kejaksaan karena kasus itu diusut sebelum Alex Noerdin menjabat anggota DPR.

“Sebelumnya memang tidak ada komunikasi sama sekali dengan MKD DPR. Kami memaklumi mungkin karena perkara yang dituduhkan terjadi ketika yang bersangkutan belum menjadi anggota DPR,” ujarnya.

Habiburokhman kemudian berbicara soal UU MD3 perihal pemeriksaan terhadap anggota DPR yang perlu izin presiden. Habiburokhman menyebut kasus tindak pidana korupsi tidak termasuk yang memerlukan izin presiden.

“Selain itu di UU MD3, tipikor termasuk yang dikecualikan. Artinya, anggota yang diperiksa tidak perlu ada izin dari presiden,” ujarnya.

Untuk diketahui, UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 memuat aturan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPR terkait tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD DPR. Ketentuan ini dibatalkan MK dengan menyatakan pemanggilan anggota Dewan oleh penegak hukum hanya butuh izin presiden.

Izin presiden ini tidak diperlukan jika anggota DPR tertangkap tangan melakukan tindak pidana; disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

Alex akan menjalani masa tahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Cipinang, Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi terhitung sejak 16 September 2021. Alex, atas kasus ini dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.O-han

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp