Meski Tak Larang Kunjungi Singkawang, Walikota Tjhai Chui Mie Akan Berikan Sanksi Pelanggar Prokes

Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie saat diwawancarai awak media.

SINGKAWANG–Pemerintah Kota Singkawang mengizinkan pengunjung dari luar Kota Singkawang untuk datang ke Kota Singkawang.

Hal tersebut ditegaskan Walikota sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Singkawang Tjhai Chui Mie pada Minggu (2/5) lalu usai menghadiri pertemuan bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Singkawang.

          Kepada awak media, dengan tegas Tjhai Chui Mie mengatakan tidak ada larangan bagi masyarakat untuk keluar maupun masuk Kota Singkawang.

          “Kita tidak ada larangan keluar masuk Singkawang,” ujar Tjhai Chui Mie.

          Kendati tidak memberikan larangan, namun Pemerintah Kota Singkawang memperketat protokol kesehatan kepada masyarakat dan pengunjung di kota tersebut.

          Bahkan, Tjhai Chui Mie menegaskan pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwako) yang sudah ditetapkan.

          “Kami harapkan seluruh masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan. Karena kami akan memberikan sanksi sesuai dengan Perwako Kota Singkawang,” tegasnya.

          Dalam Perwako tersebut, sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Singkawang kepada pelanggar protokol kesehatan meliputi tiga golongan tertentu, seperti perorangan, pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tenaga kontrak.

Bagi perorangan, sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial selama 30 menit ditempat pelanggaran yang dilakukan. Hingga dikarantina sampai keluarnya hasil swab PCR dengan menyesuaikan situasi dan kondisi.

          Sedangkan bagi pelaku usaha, sanksi berupa teguran lisan atau tertulis, pembubaran kegiatan, penutupan sementara, pencabutan izin usaja, hingga dikenakan sanksi pidana.

          Sementara bagi ASN, sanksi diberikan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin Pegawai ASN atau denda administratif berupa tidak dibayarkan tunjangan ASN.

          Sedangkan bagi tenaga kontrak, sanksi meliputi teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, hingga diberhentikan. idn/din

Sukris Priatmo

Sukris Priatmo

Tulis Komentar

WhatsApp