Menteri PUPR Ingin Proyek Infrastruktur Tuntas pada 2024

Basuki Hadimuljono, (ft ist)

JAKARTA  – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menginginkan agar semua persiapan pembangunan infrastruktur harus tuntas dan soft landing pada tahun 2024.

“Untuk tahun 2022, saya ingin tujuannya nanti pada tahun 2024 semua sudah soft landing untuk pembangunan infrastruktur yang kita lakukan selama ini. Terlebih lagi PUPR selama hampir 10 tahun ini sudah lebih baik dan siap untuk dimanfaatkan,” ujar Basuki saat membuka Konsultasi Regional Kementerian PUPR tahun 2021, seperti  dilansir dari Antara, Senin (15/3).

Basuki mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur pada tahun 2022 harus mulai direncanakan dari sekarang.

Forum Konsultasi Regional merupakan ajang tahunan di mana perwakilan provinsi dan Kementerian PUPR bertemu dan membahas program-program pembangunan infrastruktur PUPR ke depan di seluruh Indonesia.

Basuki mengatakan bahwa Konsultasi Regional (Konreg) kali ini mengedepankan aspek spasial, sehingga usulan/rencana program dianalisis kesesuaiannya dengan arahan wilayah/kawasan prioritas per provinsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, PP No 17 Tahun 2017, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

“Konreg ini selalu kita lakukan sebagai mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR Indonesia. sehingga semua harapannya dengan adanya konreg ini, aspirasi dari daerah dan juga programming-nya bisa sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR,” katanya.

Kementerian PUPR menggelar Konsultasi Regional pada tahun ini dengan mengusung tema ”Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal untuk Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Menuju Indonesia Maju”.

Ia juga mendorong Kementerian PUPR untuk menyiapkan desain-desain pembangunan infrastruktur berkualitas bagi kabinet pemerintahan yang akan datang.

“Desain-desain pembangunan infrastruktur kita siapkan. Namun jika desainnya tidak bisa dibangun untuk tahun 2023 maka diwariskan bagi kabinet yang akan datang dengan desain yang lebih baik,” ujar Basuki.

Basuki juga meminta agar Kementerian PUPR tidak terburu-buru dalam penyusunan dan penyiapan desain pembangunan infrastruktur, sehingga alangkah baiknya menyusun desain yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemerintahan mendatang.

“Kita mengerjakan desain yang lebih baik untuk diharapkan bisa dikerjakan oleh kabinet yang akan datang,” ujarnya.

Penyusunan desain pembangunan infrastruktur berkualitas harus tetap dilanjutkan dalam kondisi apapun, mengingat Basuki menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak mungkin terhenti dan pastinya akan terus berlanjut, termasuk kemungkinan dilanjutkan oleh kabinet pemerintahan berikutnya. “Oleh karena itu kita akan siapkan desain yang lebih baik, jangan asal-asalan desainnya,” tegas Basuki. dro

Frans Gultom

Frans Gultom

Tulis Komentar

WhatsApp