Menteri Ekonomi Jepang Apresiasi UU Cipta Kerja dan Relaksasi PPnBM Indonesia

Agus Gumiwang K dan Kajiyama Hiroshi. (Foto ist)

JAKARTA –  Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Kajiyama Hiroshi mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia yang menerbitkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Jepang menurutnya berharap dengan UU ini, iklim usaha di Indonesia akan semakin baik pada masa mendatang

Hiroshi menyebut Pemerintah Jepang berharap UU Ciptaker mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan transparansi. Hal-hal itulah yang selama ini diharapkan oleh pelaku usaha Jepang yang ingin berinvestasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Hiroshi saat menerima kunjungan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dalam pertemuan ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) ingin mempererat kerja sama industri dengan Jepang.

Agus berharap kunjungan ini dapat mendorong peningkatan investasi yang berasal dari Negeri Sakura tersebut. Dalam kunjungan kerja ke Jepang beberapa waktu lalu, Agus juga membicarakan hal-hal strategis terkait hubungan kedua negara.

“Dengan Menteri Kajiyama Hiroshi, kami membahas pengembangan kerja sama New Manufacturing Industrial Development Center (New MIDEC) di bawah kerangka kerjasama bilateral Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Menteri Kajiyama juga memuji kebijakan relaksasi PPnBM yang dianggap dapat mendorong kemudahan investasi bagi industri Jepang yang akan masuk ke Indonesia,”  ujar Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (19/3).

Produk otomotif Jepang yang selama ini mendominasi pasar Indonesia termasuk pihak yang diuntungkan. Agus pun berharap agar Pemerintah Jepang mendorong perusahaan Jepang untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia.

Kedua menteri juga membahas tentang emisi zero (carbon neutral) yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2050 oleh Jepang. Dengan kebijakan tersebut, Indonesia perlu menyusun roadmap untuk tujuan yang sama.

“Dalam hal ini, kami harus menggunakan strategi yang sesuai, karena selain menekan emisi karbon serendah-rendahnya, termasuk lewat program LCGC (low-cost green car) dan mengarah ke EV (electric vehicle), kami juga tetap harus jaga investasi yang sudah berjalan di Indonesia,”  kata Agus.

Disebutkan Agus, dalam mengembangkan rencana tersebut maka diperlukan keterlibatan lintas kementerian dan lembaga dalam mengelola industri, khususnya otomotif.

Kebijakan pemerintah Indonesia sudah berjalan, seperti penerapan mandatory biodiesel (B30) yang juga terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit dan sumber energi terbaru dan terbarukan. “Kemenperin mendorong pengelolaan industri otomotif secara bijak, namun kami sepakat dengan upaya pencapaian target carbon neutral,” ucap Agus. (Vitus)

Frans Gultom

Frans Gultom

Tulis Komentar

WhatsApp