Menkumham: Masih Ada Dokumen yang Harus Dilengkapi Partai Demokrat Versi KLB Deliserdang

KLB Demokrat berlangsung kilat. Kongres hanya 40 menit lagsung memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan, masih ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang terkait Permohonan pengesahan kepengurusan.

Yasonna Laolu mengaku pihaknya sudah mengecek beberapa berkas yang telah dikirimkan sebelumnya.

“Sudah, sudah kami sudah teliti. Ada yang belum sempurna, belum cukup. Jumat (19/3) kita telah mengirimkan surat kepada pihak KLB untuk melengkapinya,” ujar Yasonna saat menghadiri ‘Aksi Hijau’ PDIP di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (21/3).

Menkumham memberi waktu pihak KLB untuk melengkapinya selama satu pekan.

“Kami kan punya waktu 7 hari, mungkin Senin atau Selasa nanti kita lihat lagi. Mudah-mudahan lengkap. Kalau lengkap kita teruskan, kalau tidak lengkap kita ambil keputusan,” kata Yasonna.

Saat ditanya perihal dokumen apa saja yang belum lengkap, Yasonna masih menutupinya. Ia pun mengacu pada kelengkapan yang telah tertuang pada undang undang.

“Ya ga usah disampaikan kepada kalian, pokoknya masih harus dilengkapi dokumen-dokumen seperti persyaratan pelaksanaan sesuai AD/ART, 2/3 untuk DPD, 1/2 DPC, izin majelis tinggi, itu debatable lah, tapi yang substansi tadi kita cek,” tutup Yasonna.

Sebelumnya, Demokrat versi KLB Deli Serdang kini tengah berupaya untuk melegalisasi kepengurusannya dengan mengajukan permohonan ke Menkumham.

Harus Ditolak

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Nurpati,mengatakan, apabila menteri hukum memberikan SK kepada pengurus  Partai Demokrat kubu Moeldoko, maka hal itu semakin membuktikan bahwa pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut),dapat dukungan power.

“Apabila menteri hukum memberikan SK kepada pengurus versi KLB Sumut, itu artinya dukungan power,” ujar Andi Nurpati yang diketahui sebagai loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Loyalis AHY lainnya yang merupakan Kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto menilai, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly harus menolak mengesahkan pengurus hasil KLB di Sibolangit itu. “Kenapa? Karena Hasil Kongres V tahun 2020 termasuk AD/ART dan susunan kepengurusan sudah disahkan oleh Kemenkumham, dan demi hukum Kemenkumham sudah memahami sepenuhnya standing isi maupun struktural kepengurusannya,” kata Didik Mukrianto saat dihubungi terpisah.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp