International Media

Jumat, 30 September 2022

Jumat, 30 September 2022

Menag akan Cabut Izin Pesantren Gontor Jika Terbukti Lakukan Penganiayaan terhadap Santri

Menag Yaqut Cholil Qoumas di Tanah Suci. (Foto Humas Kemenag).

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas ancam mencabut izin operasional Pondok Pesantren Moderen Darussalam Gontor 1, jika terbukti lakukan kekerasan terhadap santrinya.

Pernyataan Menang ini untuk menanggapi kasus tewasnya Albar Mahdi, santri kelas 5 atau setara kelas 11 SMA di Pondok Modern Darussalam Gontor 1, Desa Gontor, Kecamatan Mlarak. Albar tewas diduga setelah dianiaya.

“Yang bisa kita lakukan adalah jika itu terbukti secara sistematis pesantren melakukan kekerasan, pelecehan dan seterusnya, kita cabut izin operasional nya. Karena izin operasional pesantren itu ada di kemenag,” kata Menag Yaqut Cholil Qouma,  usai Acara Bincang Kebangsaan di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu,(7/9).

“Kita lihat dulu nanti dalam kasus ini sistematis atau sanksi. Sanksi kan sanksi hukum,” katanya menambahkan.

Yaqut menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki keputusan menteri agama (KMA) mengenai pesantren. KMA itu terkait bagaimana pesantren harus melindungi anak-anak, perempuan, serta mengajarkan hal-hal dan contoh yang baik.

Walaupun pada kesempatan itu, dirinya mengakui bahwa Kemenag tak dapat melakukan intervensi lebih jauh terkait kasus itu. Sebab pesantren merupakan lembaga independen dan tidak struktural di bawah kemenag.

“Kita sudah buat peraturan-peraturan semacam ini. Tapi kawan-kawan semua, kita harus tahu bahwa pesantren itu lembaga yang otonomi lembaga yang independen. Yang tidak bisa semua orang asal masuk ke dalam nya,enggak bisa,” tuturnya.

Dengan demikian, dirinya tengah mempersiapkan berbagai pendekatan berbeda untuk menyelesaikan persoalan tindak kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pesantren.

“Pesantren ini memang unik, lembaga pendidikan yang unik. Karena itu pendekatan kita pun terhadap persoalan persoalan di pesantren tidak bisa seperti kita melakukan pendekatan terhadap misalnya di kementerian ke kantor kemenag provinsi atau kabupaten, enggak bisa. Pendekatan nya harus berbeda. Itu yang sedang dan terus kita lakukan,” katanya. ***

Osmar Siahaan

Komentar

Baca juga