Mantan Presiden Bolivia Ditahan Ditahan Atas Tuduhan Kudeta

LA PAZ – Mantan Presiden sementara Bolivia, Jeanine Anez, berada di balik jeruji besi pada hari Sabtu (13/3) usai dituduh berpartisipasi dalam upaya kudeta tahun 2019 untuk merebut kekuasaan.
Seperti dilansir Reuters, Minggu (14/3) menurut surat perintah penangkapan yang diposting Anez di media sosial, dirinya beserta sejumlah menteri dan pejabat keamanan menghadapi dakwaan terorisme, hasutan, dan konspirasi atas dugaan kudeta terhadap pemerintah sosialis Bolivia.
Diketahui, Anez memimpin Bolivia kurang dari setahun setelah Presiden Evo Morales meninggalkan jabatannya usai klaim kecurangan pemilihan umum dan protes dengan kekerasan memuncak di negara itu.
Beberapa jam setelah penggerebekan fajar di rumah Anez di pusat kota Trinidad, dirinya terlihat berada di balik jeruji besi di sel tahanan wanita di La Paz. Ia menunggu sidang pengadilan yang akan berlangsung dalam waktu 24 jam usai penangkapannya.
Anez mengaku sebagai korban “penganiayaan politik yang menyimpang” dan mengatakan bahwa dia harus mendapatkan kekebalan sebagai mantan presiden.
Dalam surat kepada Organisasi Negara-negara Amerika dan Uni Eropa, Anez meminta misi pengamat untuk mengevaluasi penangkapan dirinya, dan mantan menteri energi dan kehakimannya.
“Ini benar-benar penghinaan, mereka menuduh kami sebagai kaki tangan kudeta,” kata Anez kepada televisi lokal ketika dia tiba dengan pesawat militer di bandara La Paz di bawah pengawalan polisi yang ketat.
“Tidak ada sebutir kebenaran pun dalam tuduhan itu. Ini adalah intimidasi politik. Tidak ada kudeta. Saya hanya ikut serta dalam suksesi konstitusional,” imbuhnya.
Anez mengambil alih kekuasaan pada akhir 2019 setelah Morales mengundurkan diri di tengah protes kekerasan yang meluas terhadap pemerintahnya. Protes itu digaungkan karena menuduh Morales melakukan kecurangan untuk memenangkan pemilihan umum.
Protes terjadi lantaran Morales melakukan pencalonan dirinya untuk masa jabatan keempat kalinya, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dianggap tidak konstitusional.
Sedikitnya 33 orang tewas dalam kekerasan setelah pemilu, 30 di antaranya setelah Anez menjabat.
Menteri Pemerintah Eduardo del Castillo mengonfirmasi pada hari Sabtu (13/3) bahwa Kantor Kejaksaan telah menahan Anez karena terlibat dalam “kudeta di negara kita.” Dia menegaskan proses hukum akan diikuti.
“Tidak ada penganiayaan politik di pihak kami di sini, dan kami tidak takut siapa pun yang berpikir berbeda,” katanya dalam konferensi pers.
Menteri Kehakiman Ivan Lima mengatakan kepada TV pemerintah bahwa penyelidikan terhadap Anez terkait dengan saat dia menjadi senator oposisi, bukan saat menjadi presiden sementara. “Karena itu, hak konstitusional tidak berlaku,” ujarnya.
Julie Chung, asisten sekretaris Departemen Luar Negeri AS untuk Biro Urusan Bagian Barat, mendesak “teman dan tetangga kita di Bolivia” untuk menegakkan hak-hak sipil dan menjamin proses hukum tahanan.
“Orang Amerika dan banyak orang di seluruh Amerika tahu dari pengalaman sulit tentang perlunya menjaga dan terus memperbarui aturan demokratis, oleh, dan untuk rakyat,” tweetnya.***

Frans Gultom

Frans Gultom

Tulis Komentar

WhatsApp