International Media

Minggu, 26 Juni 2022

Minggu, 26 Juni 2022

Mabes Polri Resmi Betuk Tim Peneliti PK  Putusan Etik AKBP Brotoseno

Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.

JAKARTA  – Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo mengatakan,  pihaknya telah membentuk tim peneliti untuk melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap hasil putusan sidang etik AKBP Raden Brotoseno.

Pembentukan PK sesuai dengan surat perintah Kapolri yang tercantum pada Nomor SPRIN/1426/VI/RES/1.24/2022 tertanggal 22 Juni 2022.

“Tim peneliti berjumlah 12 personil yang terdiri dari personel Inspektorat Umum Polri, personel SDM Polri, personel Div Propam Polri, personel Divkum Polri dan diketuai oleh Inspektur Wilayah V Itwasum Polri, Brigjen Hotman Simatupang,” kata Ferdy dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Rabu (22/6).

Seperti diketahui bahwa Brotoseno merupakan polisi yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi, namun tidak diberikan sanksi pemberhentian dari kedinasan  kepolidsian.

Menurut Ferdy, tim peneliti ini akan bekerja selama 14 hari kerja, terhitun sejak surat perintah itu dikeluarkan. Tim peneliti ini nantinya akan melaporkan hasil penelitiannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Setelah itu, Kapolri akan memberikan pertimbangan terkait pembentukan Komisi Kode Etik Polri PK (KKEP PK).

“Tim peneliti dimaksud bekerja dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak Surat Perintah Kapolri diterbitkan,” katanya.

Sebelumnya, dalam sidang Komisi Kode Etik yang telah di jalani Brotoseno pada tahun 2020 lalu hanya memberikan sanksi demosi dan permintaan maaf. Bahkan, Brotoseno juga kembali bertugas menjadi staf di Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Div TIK) Polri.

Banyak pihak yang mengkritik hasil putusan sidang kode etik karena tidak memecat Brotoseno dari Kepolisian.  Hal ini pun berujung revisi peraturan terkait kode etik dan profesi Polri.

Dilihat dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022, ada poin baru tentang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK). Pada Bab VI, diatur tentang KKEP PK mulai Pasal 83 sampai Pasal 91.

Dengan adanya KKEP PK, Kapori berwenang melakukan peninjauan kembali atas putusan KKEP atau putusan KKEP Banding yang telah final dan mengikat. ***

Osmar Siahaan

Komentar

Baca juga