LH Pantau 5 Tambang Pasir Cimarga Kabupaten Lebak

Foto: nov

LEBAK – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Lebak melalui Kabid Peningkatan Dan Penataan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak Dasep Novian mengatakan, mulai Senin (29/3) selama satu minggu tim dari penegakan hukum (Gakum) akan memantau lima tambang pasir di wilayah Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

“Kita akan lakukan pengawasan dan pemantauan bersama tim Gakum selama satu Minggu,” ujar Dasep kepada wartawan, Senin(29/3).

Dasep menegaskan,  lima pengusaha tambang pasir blok Rahong dan blok Tapen Cimarga harus segera melaksanakan tiga poin penting yang sudah disepakati.

“Ada tiga poin besar yang harus dilaksanakan. Pertama menghentikan sumber pencemaran dan wajib ada IPAL, kedua melakukan normalisasi sungai Cirahong dan sungai Cimarga sampai dengan situ Palayangan dan ketiga uang kompensasi yang sudah disepakati sebelumnya harus segera diselesaikan,”  ujar Dasep

 Ia menandaskan, kalau tiga poin besar yang telah disepakati tidak dilaksanakan maka sanksi diberlakukan. “Dari Dinas LH sesuai aturan sanksinya dari administrasi, sampai dengan perintah penutupan kemudian pembekuan izin lingkungan, sampai rekomendasi pencabutan izin lingkungan,” kata Dasep.

Lebij jauh Dasep mengatakan, kalau dari sisi tim Gakum ada aparat penegak hukum (APH) juga. Nanti evaluasi yang akan menyimpulkan setelah hasil pantauan selama satu Minggu ini. “Ada beberapa poin dalam Undang-Undang no 32 tahun 2009 sudah jelas,” ucapnya

Warga setempat yang enggan namanya disebutkan, saat ditemui wartawan bercerita bagaimana dulu sebelum adanya tambang galian pasir air di situ palayangan jernih dan banyak ikan tempat mancing warga sekitar dan tempat nongkrong.

“Bapak sudah 20 tahun tinggal di sini, bagaimana dulu air situ palayangan yang jernih bahkan banyak ikannya, tapi sekarang keadaan begini dangkal dan butek,”  ujarnya

Sambung dia, bukan hanya situ Palayangan yang kena dampak limbah tambang galian pasir, puluhan ha sawah milik warga juga sudah tidak berfungsi lagi.

Warga setempat juga menyalahkan pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai tidak tegas terhadap pengusaha tambang pasir.

“Pemda juga nggak tegas, ditutup paling satu minggu sudah buka lagi. Coba Pemda bantu masyarakat, mau  dibayarin-bayarin tanah warga, berapa per meter. Usaha kok nyusahin masyarakat,” keluhnya.

Di tempat terpisah Indra Lugay, Sekertaris Barisan Rakyat Lawan Korupsi (Baralak) Indonesia mengatakan, seharusnya pengusaha galian tambah pasir di Kecamatan Cimarga wajib memenuhi tiga poin yang sudah disepakati bersama. Karena, keberadaan perusahaan tidak hanya sebatas mencari keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan dampak lingkungan.

Karena itu, jika pengusaha tetap membandel, maka Indra Lugar berharap pemerintah daerah melalui Satpol PP untuk segera bertindak. “Perusahaan galian pasir jangan hanya memikirkan keuntungan semata, akan tetapi pikirkan juga dampak lingkungnya. Tidak menutup kemungkinan jika memang pengusaha ini tetap membandel, jangan membuat kami dari aktivis berasumsi, ada “main mata” antara pengusaha dan para penegak Perda,” kata Indra. (Novi)

Prayan Purba

Prayan Purba

Tulis Komentar

WhatsApp