KPK Usut Aliran Uang Suap kepada Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah

Ilustrasi

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telusuri aliran  uang suap dari berbagai pihak kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif, Nurdin Abdullah.

Aliran uang suap ke Nurdin disinyalir terkait korupsi pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

Penyidik KPK mendalami hal ini ketika memeriksa saksi pihak swasta yakni Nenden Desi Siti Nurjanah sebagai saksi untuk Nurdin Abdullah dan tersangka lainnya.

” Namun, ada dua pihak swasta yang mengkonfirmasi alasan tidak hadir dalam pemanggilan sebagai saksi. Dua saksi itu dari pihak yakni Eka Novianti dan Siti Mutia.

“KPK mengingatkan kepada pihak-pihak yang telah dan akan dipanggil secara patut untuk kooperatif hadir memenuhi surat panggilan yang dilayangkan oleh Tim Penyidik KPK,” ujar Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Selasa (30/3).

Nurdin Abdullah ditetapkan tersangka suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni, Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Sulawesi Selatan, Edy Rahmat (ER), selaku pihak yang diduga sebagai perantara suap sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah dan seorang kontraktor, Agung Sucipto (AS) selaku pemberi suap.

Nurdin diduga menerima suap Rp2 miliar dari Agung Sucipto melalui perantaraan Edy Rahmat. Uang suap sebesar Rp2 miliar itu diduga terkait keberlanjutan proyek wisata yang akan dikerjakan oleh Agung Sucipto di Bulukumba.

Selain suap dari Agung Sucipto, KPK menduga Nurdin juga menerima uang atau gratifikasi dari kontraktor lainnya. Nurdin diduga menerima gratifikasi dari kontraktor lainnya sebesar Rp3,4 miliar yang berkaitan proyek di Sulsel.

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy pihak yang diduga penerima suap serta gratifikasi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, Juncto Pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Sedangkan Agung yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp