International Media

Selasa, 4 Oktober 2022

Selasa, 4 Oktober 2022

KPK Periksa 5 Saksi terkait Dugaan Korupsi Pemberian Izin Tambang di Konawe Utara

Ilustrasi

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Utara tahun 2007-2014.

Penyidik KPK memanggil dan memeriksa lima saksi pada Rabu (20/4).  Kelima adalah Muhardi Mustafa merupakan  Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Konawe Utara Periode 2013-2017, Irham yang berprofesi dokter. Kemudian dua mantan ASN yaitu, Sahriman dan Rusmin Nuriadin; serta Pemilik PT James Armando Pundimas, bernama Edi Jasin alias Vincent.

Kelimanya diperiksa untuk melengkapi penyidikan tersangka Aswad Sulaiman (ASW).

“Hari ini, pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi terkait pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007-2014 untuk tersangka ASW. Pemeriksaan dilakukan di Polda Sulawesi Tenggara,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (20/4).

Sekadar informasi, KPK sudah lama mengusut kasus dugaan korupsi terkait izin tambang di Konawe Utara. KPK telah menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Aswad Sulaiman (ASW) sebagai tersangka.

Aswad Sulaiman sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 2017. Namun, hingga kini proses penyidikan terhadap Aswad belum juga rampung. Padahal, Aswad diduga telah merugikan negara hingga Rp2,7 triliun terkait pemberian izin tambang di Konawe Utara.

Dalam kerugian negara yang sebanding dengan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP tersebut, Aswad diduga telah menguntungkan delapan perusahaan tambang lewat pemberian kuasa perizinan pertambangan. Aswad telah memuluskan SK (Surat Keputusan) kuasa pertambangan eksplorasi kepada delapan perusahaan itu. Dari proses tersebut, Aswad pun mendapatkan imbalan uang dugaan suap sebesar Rp13 miliar.***

Osmar Siahaan

Komentar