International Media

Selasa, 4 Oktober 2022

Selasa, 4 Oktober 2022

KPK Fokus Perkuat Alat Bukti Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara

Plt Jubir KPK Ali Fikri

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU). Saat ini, penyidik KPK fokuskan terhadap pengumpulan alat bukti suap yang diduga dilakukan oleh Bupati PPU, Abdul Gafur Mas’ud (AGM).

“Sementara ini, tim penyidik terlebih dulu fokus untuk mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan unsur perbuatan tindak pidana penerimaan suap dari tersangka AGM dan kawan-kawan,” kata plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Minggu (24/4).

Ali mengatakan, setiap informasi dan data yang KPK terima akan ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang berlaku di Lembaga Antirasuah itu. KPK tidak menutup kemungkinan pengembangan kasus itu ke unsur tindak pidana lain. Jika penyidik dalam Pemeriksaannya menemukan bukti yang cukup, maka unsur tindak pidana tersebut akan dikenakan terhadap yang bersangkutan.

“Jika ditemukan adanya indikasi unsur tindak pidana lain dalam hal ini TPPU maka tidak menutup kemungkinan nanti juga akan diterapkan sebagai bagian upaya optimalisasi asset recovery,” ucap Ali.

Sebelumnya, ( KPK ) mengungkap adanya dugaan praktik culas Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud (AGM) untuk menguasai kaveling di lahan inti yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Abdul Gafur diduga menggunakan identitas fiktif pihak lain untuk menguasai kaveling di lahan IKN.

Dugaan praktik culas itu dikonfirmasi langsung oleh penyidik KPK kepada pihak-pihak yang namanya dicatut oleh Abdul Gafur untuk menguasai kaveling di lahan IKN. Mereka yakni, Camat Sepaku Kabupaten PPU, Risman Abdul S; tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS), Muhammad Saleh; Panggih Triamiko; Yuliadi; dan Muhammad Jali. Kemudian, tiga Karyawan Swasta, H Abdul Karim; Sugeng Waluyo; serta Masse Taher.

Abdul Gafur diduga sengaja menggunakan identitas para saksi tersebut untuk kepentingan penguasaan kaveling di lahan IKN agar tidak terdeteksi.

“Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan pencantuman dan penggunaan fiktif identitas para saksi sebagaimana arahan dan perintah tersangka AGM yang diperuntukkan untuk surat penguasaan kaveling wilayah pada beberapa lokasi inti untuk pembangunan IKN,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.***

Osmar Siahaan

Komentar