KPK Amankan Uang hingga Dokumen dari Rumah Bupati dan Kadis PU Hulu Sungai Utara

KPK saat merilis dugaan kasus suap Bupati Hulu Sungai Utara, Kalsel.

JAKARTA  – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid HK, yang berlokasi di Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara. Penggeledahan dilakukan sejak Minggu (19/9) hingga Senin (20/9) dini hari.

Tim KPK juga menggeledah rumah Plt Kadis PU Hulu Sungai Utara, Maliki, yang kini telah berstatus sebagai tersangka.

Penggeledahan di 2 lokasi tersebut untuk mencari bukti tambahan kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa pada Kabupaten HSU.

“Tim penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan di dua lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (20/9).

“Dua lokasi tersebut yaitu rumah kediaman tersangka MI (Maliki) yang beralamat di Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara dan Rumah Dinas Jabatan Bupati Hulu Sungai Utara di Kelurahan Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara,” ujarnya.

Dari penggeledahan tersebut, tim mengamankan uang, dokumen, serta barang elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara suap ini. Meski begitu, belum diketahui berapa jumlah uang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Uang dan dokumen itu nantinya akan dianalisis terlebih dahulu sebelum dilakukan penyitaan.

“Dari lokasi ini, tim penyidik menemukan dan mengamankan sejumlah uang, berbagai dokumen dan barang elektronik yang diduga terkait dengan perkara,” ujar Ali.

“Bukti-bukti ini akan dicek untuk mengetahui lebih jauh keterkaitanya dengan para tersangka dan nantinya juga akan di lakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara dimaksud,” tuturnya.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek irigasi di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan. Ketiganya adalah Plt Kadis Pekerjaan Umum (PU) HSU, Maliki (MK); Direktur CV Hanamas, Marhaini; dan Direktur CV Kalpataru, Fachriadi (FRH).

Dalam perkara ini, Maliki diduga telah menerima uang Rp345 juta dari sejumlah pihak yang disinyalir para pengusaha. Uang itu di antaranya berasal dari Marhaini dan Fachriadi sejumlah Rp170 juta. Uang itu diduga merupakan komitmen fee karena perusahaan Marhaini dan Fachriadi telah mendapatkan proyek pekerjaan irigasi di Hulu Sungai Utara.

Selain dari Marhaini dan Fachriadi, KPK menduga Maliki menerima uang Rp175 juta dari pihak lainnya. Uang itu diduga masih berkaitan dengan proyek pekerjaan di Hulu Sungai Utara. KPK bakal mengusut pihak pemberi suap lainnya tersebut.

Atas perbuatannya, Maliki disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64, Juncto Pasal 65 KUHP. Sedangkan Marhaini dan Fachriadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 65 KUHP.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp