International Media

Minggu, 22 Mei 2022

Minggu, 22 Mei 2022

KPK akan Pelajari Putusan Pengadilan Tinggi DKI Terkait RJ Lino

Ilustrasi

JAKARTA – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menguatkan vonis terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), Richard Joost Lino (RJ Lino) dengan hukuman pidana 4 tahun penjara.

Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum mendapatkan pemberitahuan resmi soal isi putusan itu.

“Sejauh ini, tim jaksa KPK belum memperoleh pemberitahuan resmi soal isi putusan dimaksud,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya yang dikutip, Senin (9/5).

Ali berharap, PT DKI Jakarta segera mengirimkan putusan tersebut. Nantinya, KPK bakal mendalami terlebih dahulu sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

“Akan kami pelajari lebih lanjut pertimbangan majelis hakim. Selanjutnya kami tentukan langkah hukum berikutnya,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengajukan upaya banding atas vonis empat tahun penjara kepada mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), RJ Lino.

“Tim Jaksa KPK, Senin (20/12) lalu telah menyatakan upaya hukum banding dalam perkara Terdakwa RJ Lino melalui kepaniteraan pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa 21 Desember 2021 silam.

Ali menjelaskan, alasan banding pihaknya dikarenakan belum tercapainya upaya asset recovery secara optimal pada vonis RJ Lino. 

“Adapun alasan banding tim jaksa antara lain terkait dengan tidak dipertimbangkannya pembebanan pembayaran uang pengganti pada perusahaan Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science And Technology Group Co. Ltd (HDHM) sejumlah USD1.997.740,23 sebagai akibat nyata dari perbuatan terdakwa sehingga belum dapat tercapainya upaya asset recovery secara optimal dari tindak pidana korupsi dimaksud,” ujarnya.

Ali mengungkapkan, uraian alasan banding jaksa akan tertuang dalam memori banding yang akan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta. KPK berharap Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan dan memutus sesuai surat tuntutan jaksa.

“Karena penanganan korupsi sebagai kejahatan luar biasa tentu tidak hanya soal penegakan hukum demi rasa keadilan,” ungkapnya.

“Namun, bagaimana penegakan hukum itu juga mampu memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang di antaranya melalui pidana denda, uang pengganti, dan perampasan aset hasil tindak pidana untuk pemasukan kas negara,” ujarnya.***

Osmar Siahaan

Komentar

Baca juga