KPK Ajukan Banding atas Vonis 6 Tahun Penjara Nurhadi

Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nuhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono divonis 6 tahun penjara.

JAKARTA – Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding atas vonis enam tahun penjara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dan menantunya Rezky Herbiyono (RH).

Tim jaksa KPK telah menyerahkan memori banding tersebut pada Jumat, 30 April 2021.

“Setelah mempelajari putusan terdakwa NHD dan RH, Jumat (30/4), Jaksa KPK Nur Haris Arhadi melalui PN Jakarta Pusat telah menyerahkan memori banding,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (3/5).

JPU  memandang adanya beberapa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang belum mengakomodasi terkait fakta-fakta persidangan mengenai nilai uang yang dinikmati para terdakwa.

KPK berharap majelis hakim tingkat banding dapat mempertimbangkan dan memutus sebagaimana apa yang disampaikan tim JPU dalam uraian memori banding.  

Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair tiga bulan terhadap Nurhadi maupun Rezky Herbiyono. Putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan oleh tim jaksa.

Sebelumnya, tim jaksa menuntut hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara terhadap Nurhadi dan 11 tahun terhadap Rezky. Jaksa juga menuntut keduanya membayar denda masing-masing sebesar Rp1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti menerima suap sebesar Rp35.726.955.000 (Rp35 miliar). Suap itu berasal dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa-menyewa depo kontainer.

Selain itu, kedua terdakwa dinyatakan terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 13.787.000.000 (Rp13,7 miliar). Nurhadi disebut memerintahkan Rezky untuk menerima uang dari para pihak yang memiliki perkara baik di tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali secara bertahap sejak 2014-2017.

Penerimaan uang itu di antaranya berasal dari Handoko Sutjitro (Rp2,4 miliar); Renny Susetyo Wardani (Rp2,7 miliar); Donny Gunawan (Rp7 miliar); Freddy Setiawan (Rp23,5 miliar); dan Riadi Waluyo (Rp1.687.000.000). Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky dinyatakan terbukti melanggar Pasal 11 dan Pasal 12B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 dan 65 ayat 1 KUHP.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp