JAKARTA- Koalisi Pejalan Kaki memprotes penutupan trotoar di Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Jakarta Pusat. Jalan masuk ke trotoar itu ditutup dengan kawat berduri sehingga tak bisa dilewati pejalan kaki.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus mengatakan, permasalahan sudah terjadi sejak lama, tepat saat era kepemimpinan Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Dari jaman Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI. Kami sudah menyampaikan itu kepada Pemprov DKI Jakarta agar fasilitas publik yang merupakan hak dasar pejalan kaki harus dibuka yang di depan Kedubes AS,” ujar Alfred saat dihubungi, Selasa (6/6).
Alfred mengatakan, penutupan trotoar itu terjadi saat Kedubes AS direnovasi pada 2013 lalu. Penutup trotoar di depan Kedubes AS saat itu tak jauh berbeda dengan saat ini yang menggunakan barrier dan kawat berduri. “Nah kalau dulu tidak sampe kawat duri. Jadi terlihatlah paranoidnya. Maksud saya gini, saya tidak masuk ke dalam permasalahan kedutaan Amerika. Tapi trotoar itu masih dalam kedaulatan republik Indonesia, gitu,” ucap Alfred.
Alfred pun membandingkan kondisi sekitar Kedubes AS ini dengan kedutaan negara lain yang berada di HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Menurut Alfred banyak keberadaan kedubes negara lain di kawasan Setiabudi itu, namun tidak melakukan penutupan pedestrian. “Perbedaannya dengan kedutaan-kedutaan lain apa sih, Kedutaan Jerman, Jepang, Prancis, Spanyol dan banyak kedutaan di sepanjang HR Rasuna Said itu tu fine aja trotoarnya tidak jadi masalah,” ucap Alfred.
Dari pengamatan di lokasi, trotoar itu ditutup menggunakan besi, barier, dan kawat berduri. Penutupan trotoar itu tepat di depan Kantor Kedubes AS. Dengan ditutupnya trotoar itu membuat pejalan kaki tidak dapat melintas di jalur pedestrian dan terpaksa melewati jalan raya. Pejalan kaki bisa kembali melintas di pedestrian setelah melewati Kedubes AS. ***
