Ketua KPU Arief Budiman Dipecat Hanya karena Dampingi Evi ke PTUN

Arief Budiman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU karena terbukti melanggar kode etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke PTUN yang kala itu diberhentikan oleh DKPP.

          JAKARTA (IM) – Dewan hukum dan etika jabatan sebagai Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemecatan Aifef diambil melalui kata Anggota DKPP Didik Supriyanto. “DKPP berpendapat, menimbang pokok aduan pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu mendampingi, menemani Evi Novida Ginting manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta,” ujarnya. Didik menegaskan pihaknya memahami bahwa Arief meproses sidang yang dilaksanakan pada Rabu (13/1).

          Arief diberhentikan karena diduga melakukan pelanggaran etik karena mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat menggungat pemberhetiannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

           “Menimbang keterangan dan jawaban para pihak, saksi, ahli, bukti, dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan,” kata Anggota DKPP Didik Supriyanto.

           “DKPP berpendapat, menimbang pokok aduan pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu mendampingi, menemani Evi Novida Ginting manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta,” ujarnya.

          Didik menegaskan pihaknya memahami bahwa Arief me miliki ikatan emosional dengan Evi sebagai rekan kerja. Namun, lanjutnya, hubungan tersebut tidak boleh mematikan kode etik yang seharusnya dipegang teguh komisioner. “Karena di dalam diri teradu melekat jabatan ketua KPU merangkap anggota KPU yang tidak memiliki ikatan emosional dengan siapapun kecuali ketentuan JAKARTA (IM) – Dewan hukum dan etika jabatan sebagai penyelenggara pemilu,” ucapnya.

          Menurut DKPP, Arief seharusnya tidak terjebak dalam perbuatan yang bersifat personal atau emosional yang menyeret lembaga. Hal tersebut dianggap berimplikasi pada kesan pembangkangan dan tidak menghormati Putusan DKPP Nomor 317 yang bersifat fi nal dan mengikat.

          Arief pun dianggap melanggar Pasal 14 huruf c juncto Pasal 15 huruf a dan huruf e juncto Pasal 19 huruf c dan e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

           “Kehadiran teradu dalam setiap kesempatan di ruang publik mendampingi Evi dalam usaha memperjuangkan haknya menyebabkan KPU secara kelembagaan terkesan menjadi pendukung utama dalam melakukan perlawanan terhadap putusan DKPP,” ucapnya.  

          Sebelumnya, Arief diduga melanggar etik karena menemani Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yang kala itu diberhentikan oleh DKPP.

          Sekretaris DKPP Bernard Darmawan mengatakan, pengadu, yakni seorang warga bernama Jupri menggugat dengan dalil aduan mendampingi atau menemani Evi Novida yang kala itu telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

          Selain itu, pengadu mendalilkan Arief telah membuat keputusan yang diduga melampaui kewenangannya yakni menerbitkan Surat KPU RI Nomor 665/SDM.13.SD/05/ KPU/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020. Pada pertengahan Maret 2020, publik heboh mengetahui Evi Novida dipecat dari jabatannya di KPU oleh DKPP.

          Evi dipecat lantaran dinilai melanggar kode etik. Namun, pada Senin 24 Agustus 2020), Evi ditetapkan kembali sebagai Komisioner KPU RI.

          Kembalinya Evi ke KPU ini bukan tanpa upaya, melainkan melalui sejumlah proses yang panjang dan tidak sebentar. Pemecatan Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU diputuskan dalam sidang DKPP, Rabu (18/3). Evi dinilai melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif (caleg) Pemilu 2019.

          Menindaklanjuti Putusan DKPP, Presiden Joko Widodo menerbitkan keputusan presiden (Keppres) pemberhentian Evi Novida sebagai Komisioner KPU. Kemudian, pada 19 April 2020, Evi pun mengajukan gugatan ke PTUN atas kasus pemecatan dirinya sebagai Komisioner KPU RI. Evi menggugat Keppres Jokowi Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan dia secara tidak hormat per 23 Maret 2020.

          Melalui gugatannya, Evi meminta PTUN untuk menyatakan Keppres Jokowi terkait pemecatan dirinya batal atau tidak sah. Setelah melalui serangkaian persidangan yang melibatkan sejumlah saksi dan ahli, PTUN memutuskan mengabulkan seluruhnya gugatan yang dimohonkan Evi Novida.

          Melalui putusannya yang terbit pada 24 Juli 2020, PTUN memerintahkan Presiden Jokowi untuk mencabut Keppres pemecatan Evi. ● mar

Mika Urip

Mika Urip

Tulis Komentar

WhatsApp