Ketua KPK Minta Jokowi Pimpin “Orkestra” Pemberantasan Korupsi

Ketua KPK Firli Bahuri.

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri meminta Presiden Joko Widodo  (Jokowi)  menjadi pemimpin orkestra dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, Kamis (9/12).

“Kami sangat berharap kepada bapak Presiden, karena bapak presiden merupakan pemimpin orkestrasi pemberantasan korupsi,” ujar Firli.

“Kenapa kami sampaikan demikian karena ditangan bapak presiden lah kami sungguh berharap korupsi bisa kita entaskan, korupsi bisa kita lenyapkan, tindakan suap menyuap bisa kita pinggirkan dan tidak ada lagi budaya korupsi,” ujarnya.

Firli mengatakan, kehadiran orkestra bisa membuat pemberantasan korupsi menjadi lebih baik kedepannya.

“KPK sungguh menyadari tanpa orkestra yang baik yang mumpuni yang mapan tentulah pemberantasan korupsi tidak bisa berhasil guna dan berdaya guna,” katanya.

Nantinya, dengan arahan orkestra yang baik dari Jokowi, pemerintah termasuk lembaga negara bisa menjauhkan diri dari tindakan korupsi.

 “Melalui orkestrasi yang dipimpin oleh Presiden kami berharap kekuasaan-kekuasaan legislatif, kekuasaan-kekuasaan yudikatiif dan eksekutif menjauhi dari pelaku-pelaku korupsi,” ungkapnya.

Beri Dakwaan Maksimal
Dalam kesempat itu,  Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mendorong KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) memberikan dakwaan maksimal untuk kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal ini untuk memastikan sanksi pidana yang tegas bagi para pelaku TPPU.

“Saya mendorong KPK dan Kejaksaan Agung agar semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memastikan sanksi pidana dengan tegas. Dan yang terpenting untuk memulihkan kerugian keuangan negara,” kata Kepala Negara dalam Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2021, Kamis (9/12).

Jokowi pun mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini telah memiliki kerjasama internasional terkait dengan pengembalian aset pidana dengan beberapa negara. Di antaranya dengan Swiss dan Rusia.

“Mereka siap membantu penelusuran, membantu pembekuan, membantu penyitaan, dan perampasan aset hasil tindak pidana di luar negeri,” tuturnya.

Dengan perjanjian ini, Jokowi mengatakan bahwa buron-buron koruptor yang di luar negeri pun bisa dikejar.

“Aset yang disembunyikan oleh baik para mafia, mafia pelabuhan, mafia migas, mafia obat, mafia daging, mafia tanah bisa terus dikejar dan pelakunya bisa diadili,” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa saat masyarakat menunggu hasil nyata dari pemberantasan korupsi yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat. Hal ini tentunya melalui terwujudnya pelayanan publik yang lebih mudah dan terjangkau.

“(Lalu) pembukaan lapangan kerja baru yang lebih bertambah dan berlimpah. Serta harga kebutuhan pokok yang lebih murah,” tandasnya.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp