International Media

Jumat, 30 September 2022

Jumat, 30 September 2022

Kemenkeu Prediksi Dana Pihak Ketiga Perbankan Tembus Rp700 Triliun

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

JAKARTA – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebutkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada di perbankan dapat mencapai sekitar Rp600 triliun sampai Rp700 triliun.

“Saat ini kami prediksi ada sekitar Rp600 triliun sampai Rp700 triliun DPK yang bisa dibilang menumpuk di perbankan,” kata Febrio dalam Indonesia Macroeconomic Updates 2022 di Jakarta, Senin (4/4).

Dilansir Antara, Febrio menyatakan penumpukan DPK mencapai Rp700 triliun di perbankan itu terjadi karena adanya kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia seperti sawit dan batu bara akibat situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina.

Ia menuturkan kenaikan harga komoditas ini biasanya memberi dampak positif pada sektor keuangan yakni adanya tambahan likuiditas di perbankan. “Kita menikmati transmisi dari tambahan likuiditas yang terjadi dengan tingginya harga komoditas akan mengalir ke sektor perbankan,” ujarnya.

Tak hanya ke sektor perbankan, kenaikan harga komoditas turut dinikmati oleh sektor lain seperti para petani kelapa sawit maupun sektor di sekitarnya.

Menurut Febrio, hal tersebut berdampak pada penjualan yang tinggi pada kendaraan bermotor, televisi maupun elektronik sehingga mencerminkan konsumsi masyarakat naik. “Artinya akan menyalurkan DPK di perbankan yang selama dua tahun ini tumbuh sangat tinggi di atas 10 persen,” urainya.

Dia berharap dana di perbankan ini akan mulai digunakan masyarakat untuk melakukan konsumsi baik membeli elektronik, kendaraan bermotor, pakaian hingga traveling. “Ini kami harapkan transmisi akan baik ke perekonomian,” kata Febrio.

Pada kesempatan itu Febrio juga  menyinggung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih fleksibel untuk mengeluarkan insentif dan bantuan sosial dalam rangka menopang masyarakat dari adanya gejolak global dan pandemi. “Kita akan melihat apakah risiko masih ada, kita akan terus kalibrasi. APBN kita masih mendapatkan fleksibilitas,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah terus menjaga masyarakat dari gejolak seperti kenaikan harga energi karena mengakibatkan peningkatan inflasi.

Pemerintah terlebih dahulu mengidentifikasi masyarakat yang akan dijaga mengingat kemampuan belanja berbeda-beda antar kelompok sehingga dampak inflasi pun tidak merata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Febrio mengatakan dampak inflasi yang lebih menekan masyarakat rentan menjadi latar belakang pemerintah dalam memilih kelompok ini untuk dilindungi.***

Vitus DP

Komentar

Baca juga