Kemendag Dorong Pelaku UMKM Perluas Pangsa Pasar

JAKARTA   – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia untuk memperluas pangsa pasar di ASEAN melalui sistem elektronik di kawasan ASEAN. Salah satunya dengan menyelenggarakan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) yang mengangkat tema ‘Integrasi E-Commerce oleh UMKM’ di Depok, Selasa (20/4).

Sebelumnya, kegiatan serupa diselenggarakan di Tangerang pada 31 Maret 2021. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari ASEAN Agreement on E-Commerce dan salah satu bentuk kerja sama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Goorita.com, Free Trade Agreement (FTA) Centre di Jakarta, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok.

“Pelaku UMKM Indonesia memiliki peluang besar untuk memperluas pangsa pasar di kawasan ASEAN. Hal itu juga karena Indonesia merupakan negara dengan sistem niaga elektronik/niaga-el (eCommerce) paling maju di kawasan ASEAN,” ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono, dilansir dari laman Kemendag, Rabu (21/4).

Direktur Perundingan ASEAN Kemendag, Antonius Yudi Triantoro mengatakan, FGD ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai hasil perundingan ASEAN Agreement on E-Commerce.

“Kami berharap FGD ini juga dapat menstimulasi partisipasi aktif UMKM Indonesia dalam pemanfaatan ASEAN Agreement on E-Commerce. Sehingga, dapat meningkatkan peran pelaku usaha dalam era digital, meningkatkan perekonomian nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Yudi.

Kemendag juga mendorong keikutsertaan para pelaku UMKM dalam kegiatan ASEAN Online Sale Day (AOSD) 2021, sebagai upaya promosi niaga-el di kawasan ASEAN yang akan berlangsung pada 8 Agustus 2021, bertepatan dengan peringatan hari lahir ASEAN.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, Zamrowi, menekankan pentingnya dukungan pemerintah khususnya Kota Depok. Hal itu guna memberikan fasilitasi kepada UMKM dalam memperoleh sertifikasi, seperti sertifikasi halal, hak kekayaan intelektual, dan standar nasional Indonesia (SNI).

“Sertifikasi diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM yang akan dipasarkan di luar negeri,” jelas Zamrowi.***

Vitus Dotohendro Pangul

Vitus Dotohendro Pangul

Tulis Komentar

WhatsApp