International Media

Senin, 8 Agustus 2022

Senin, 8 Agustus 2022

Kebijakan Blokir dari Kominfo Rugikan Publik, LBH Jakarta akan Upayakan Langkah Hukum

Menkominfo Johnny G. Plate diserang warganet setelah kementeriannya memblokir sejumlah situs legal.

JAKARTA –  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta tengah menghimpun aduan dari para pihak yang merasa dirugikan akibat kebijakan pemblokiran sejumlah penyelenggara sistem elektronik (PSE) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

 “Kami kumpulkan dulu kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat pemblokiran tersebut,” ujar pengacara LBH Jakarta, Charlie Albajili, ketika dikonfirmasi wartawan pada Minggu (31/7).

“Yang jelas, menurut kami telah ada pelanggaran HAM dalam tindakan tersebut,” lanjutnya.

Charlie  menyampaikan, saat ini LBH Jakarta masih memproses aduan-aduan yang masuk. Jumlah aduan yang telah diterima akan diumumkan dalam waktu dekat, termasuk permasalahan yang diadukan.

“Yang pasti banyak pekerja kreatif yang kehilangan penghasilan karena platformnya diblokir,” ujar Charlie.

LBH Jakarta kemungkinan akan menempuh langkah hukum atas aduan-aduan masyarakat tersebut.  Namun Charlie belum dapat memastikan bentuk langkah hukum yang akan diambil.

“Arahnya upaya hukum,” kata Charlie.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyayangkan keputusan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memblokir 10 situs dan game online. Salah satu yang diblokir adalah Paypal.

Hal ini menyebabkan para pekerja kreatif yang selama ini menerima pembayaran dari sana tak dapat menerima uang mereka. Hal itu merupakan buntut dari pemberlakuan Perkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

“Mau sampai kapan Kominfo membuat kebijakan tanpa landasan hak konstitusional dan Hak Asasi Manusia (HAM)?,” tutur Isnur dalam keterangannya, Sabtu (30/7).

Dalam pandangannya, aturan tersebut tidak hanya berbicara soal pendaftaran aplikasi atau situs tertentu. Isnur merasa Kominfo mesti belajar dari kasus pemblokiran internet di Papua yang terjadi 2019 lalu.

“Mereka (Kominfo) jelas dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum karena asal melakukan pemblokiran dan melanggar hak asasi netizen. Eh, kali ini masih melakukan hal yang sama,” tandasnya.

Namun, Kominfo telah menyatakan bahwa pemblokiran itu bersifat sementara. Akses aplikasi dan situs bakal kembali dibuka jika pihak tersebut sudah menyelesaikan proses pendaftaran sistem elektronik dan mengirimkan informasi tanda daftar PSE melalui email [email protected] ***

Osmar Siahaan

Komentar

Baca juga