KASUS PENGHAPUSAN RED NOTICE
Dijatuhi Hukuman 2 Tahun Penjara, Tommy Sumardi Tak Ajukan Banding

          JAKARTA (IM) – Tommy Sumardi memutuskan untuk tidak mengajukan banding atas vonis 2 tahun penjara dan dendaRp 100 juta subsider 6 bulan kurungan yang dijatuhi majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta kepadanya.

          Tommy sebelumnya dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama terpidana JST.

          “Tidak banding. Klien tidak mau proses hukum yang berlarutlarut,” kata kuasa hukum Tommy, Dion Pongkor, Kamis (7/1).

          Vonis 2 tahun tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam kasus itu, Tommy berperan sebagai perantara suap dari JST kepada dua jenderal polisi.

          Selama proses persidangan, Dion menuturkan, kliennya memang mengakui perbuatannya. Namun, ia mengaku terkejut dengan vonis yang lebih berat dari tuntutan JPU padahal Tommy mendapat status justice collaborator.

          “Kemarin agak kaget saja putusan di atas tuntutan (padahal Pak Tommy mendapat status JC). Putusannya sudah inkrah,” tuturnya.

          Adapun dua jenderal polisi yang dimaksud menerima suap adalah mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo. Suap yang diberikan kepada Napoleon sebesar 200.000 dollar Singapura dan 270.000 dollar Amerika Serikat atau Rp 6,1 miliar.

          Sementara, suap yang diberikan kepada Prasetijo sebesar 150.000 dollar AS atau sekitar Rp 2,2 miliar. Suap tersebut diberikan agar Napoleon menghapus nama JST dari Daftar Pencarian orang (DPO) di Ditjen Imigrasi.

          Kronologinya, pada April 2020, JST menghubungi Tommy untuk membicarakan cara agar bisa masuk ke Indonesia untuk mengajukan peninjauan kembali dalam kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali. JST yang kala itu berstatus buron pun bersedia memberi uang Rp 10 miliar melalui Tommy Sumardi untuk diberikan kepada sejumlah pihak terkait, terutama kepada pejabat NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.

          Atas perbuatannya, Tommy dinilai terbukti melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.Q mar

Mika Urip

Mika Urip

Tulis Komentar

WhatsApp