Jokowi akan Umumkan Reshuffle Kabinet Pekan Ini

Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

JAKARTA  – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada pekan ini. Wacana reshuffle menguat pasca rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta dibentuknya Kementerian Investasi.

“Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini,” kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4).Kendati demikian, Ngabalin belum dapat menyampaikan detail waktu pelaksanaan reshuffle. Ia hanya menyebut, ihwal peleburan dua kementerian dan pembentukan kementerian baru sudah disetujui Presiden. Artinya, perombakan menteri Jokowi dilakukan tidak lama lagi.

“Kalau itu sudah disetujui enggak lama, karena kan Presiden Jokowi itu selalu cepat dan tepat mengambil keputusan, tidak lambat-lambat,” ujarnya.

Ngabalin juga belum dapat menyampaikan siapa saja yang akan ditunjuk Jokowi sebagai menteri baru. Ngabalin menyebut hal itu merupakan hak prerogatif atau kewenangan Presiden sepenuhnya. “Presiden yang punya kewenangan, Presiden yang punya hak prerogatif,” katanya.

Adapun sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4).

 Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah yang membahas surat dari Presiden Jokowi mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, rapat Badan Musyawarah pada Kamis (8/4) telah membahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

Rapat itu menyepakati dua hal. Pertama, penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kedua, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Adapun persetujuan DPR ini sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

Rencana pemerintah melebur Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menai pro dan kontra.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai, kebijakan itu mencerminkan pemerintah mengutamakan kepentingan investasi dibanding perkembangan riset dan teknologi (ristek).

Sebab pemerintah memilih menggabungkan Kemenristek ke Kemendikbud kemudian membuat kementerian baru, yakni Kementerian Investasi.

“Ini memang kelihatan sekali kepentingan investor pintunya dibuka lebar-lebar, terus terkait dengan ristek sendiri, karena dianggap ristek selama ini hanya membuang-buang anggaran, dianggap tidak ada hasil yang menggembirakan terkait industri,” kata Trubus, Senin (12/4).

Trubus menilai, rencana itu berangkat dari asumsi pemerintah bahwa ristek tidak menghasilkan sesuatu yang konkret. Sementara investasi perlu dibuka lebar untuk menyelesaikan persoalan utang dan memastikan pembangunan tetap berjalan.

 Padahal, menurut Trubus, tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk membentuk Kementerian Investasi karena telah memiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Lembaga Pengelola Investasi. Ia berpendapat, rencana tersebut justru dapat menyebabkan tumpang tindih antarlembaga dan membuat birokrasi semakin gemuk. “Artinya ini kontradiktif, bertentangan dengan pernyataan Bapak Presiden sendiri yang mau melakukan perampingan birokrasi. Pada akhirnya, kita melihat, publik melihat bahwa segala sesuatunya menjadi tidak efektif,” katanya.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp