Warning: unlink(C:\xampp\htdocs/wp-content/uploads/wpo/images/wpo_logo_small.png.webp): No such file or directory in C:\xampp\htdocs\wp-content\plugins\wp-optimize\vendor\rosell-dk\webp-convert\src\Convert\Converters\BaseTraits\DestinationPreparationTrait.php on line 73
Hotman Paris Bantah Pernah Sebut Peradi Otto Hasibuan Tidak Sah - International Media

International Media

Selasa, 4 Oktober 2022

Selasa, 4 Oktober 2022

Hotman Paris Bantah Pernah Sebut Peradi Otto Hasibuan Tidak Sah

Hotman Paris Hutapea.

JAKARTA – Hotman Paris Hutapea membantah dirinya pernah menyebut Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan sebagai Peradi yang tidak sah. Lalu apa penjelasannya?

“Saya tidak pernah memakai kalimat ‘Peradi tidak sah’,” kata Hotman Paris kepada wartawan, Minggu (24/4).

Hotman Paris menyatakan ia hanya membacakan dan menyampaikan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Salah satu amarnya adalah menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Perubahan Anggaran Dasar. Belakangan, Munas Peradi 2020 menguatkan KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019.

“Terserah kalian menafsirkan apakah akibat hukum dari amar putusan ini. Tapi saya tidak pernah memakai kalimat ‘Peradi tidak sah’,” Hotman Paris menegaskan.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 itu lalu dibawa ke Munas Peradi pada 2020. Lalu, bagaimana keabsahannya?

“Apakah ada anggaran dasar lain selain yang dibatalkan PN Lubuk Pakam, yang kemudian Oktober 2020 disahkan di Munas Peradi? Itu terjawab di halaman 36 putusan Pengadilan Tinggi. Disebutkan Munas Oktober 2020 dilaksanakan dengan Zoom Meeting, mengesahkan anggaran dasar yang menjadi objek perkara ini,” urai Hotman Paris.

Di sisi lain, Otto Hasibuan menegaskan status organisasinya tetap sah.

“Menanggapi pernyataan Hotman Paris yang menyatakan Peradi tidak sah mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No: 997K/pdt/2022, adalah pernyataan yang tidak benar, menyesatkan dan berpotensi melawan hukum karena putusan MA tersebut adalah tidak mempunyai implikasi hukum terhadap eksistensi Peradi dan kedudukan saya sebagai Ketua Umum Peradi,” kata Otto, dalam siaran pers yang diterima wartawan pada Kamis (21/4).***

Osmar Siahaan

Komentar