Mahfud: Jangan Seret Kabinet, Pemerintah tak Punya Otoritas

Mahfud MD

JAKARTA- Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai polemik tiga periode jabatan presiden dan wakil presiden sebetulnya wacana dan diskusi massa yang menarik. Akan tetapi, kata Mahfud, agar jangan asal menuduh polemik tersebut sebagai dorongan dari pemerintah untuk mengusulkan perubahan Pasal 7 UUD 1945.
Mahfud meyakinkan, tak ada wacana, dan diskusi apapun di jajaran kabinet, maupun di pemerintahan, untuk mengubah batas dua periode jabatan presiden. “Asyik saja baca-baca (wacana) begitu. Tidak apa-apa. Tetapi, kalau pemerintah, tidak punya wacana tentang mau tiga kali, empat kali, lima kali,” kata Mahfud, saat berkunjung ke Kejaksaan Agung (kejakgung), Jakarta, Senin (15/3).
Mahfud memastikan, bagi pemerintahan saat ini, masa jabatan presiden dan wakil presiden, tetap mengacu pada UUD 1945 yang berlaku. “Kita Undang-Undang Dasar (UUD) yang berlaku sekarang saja,” ujar Mahfud.
Ia mengatakan, sebetulnya pemerintah tak punya otoritas dalam mewacanakan, ataupun mengusulkan perpanjangan periode jabatan presiden, dan wakil presiden tersebut. Itu sebabnya, kata dia, polemik dan diskusi tentang penambahan periode presiden dan wakil presiden jangan sampai membawa pemerintah sebagai pihak pengusul.
“Jadi jangan diseret-seret ke kabinet lah. Urusan itu diskusinya MPR (Majelis Permusyawarahan Rakyat), dan parpol-parpol (partai politik). Dan itu memang haknya. Kalau pemerintah, tidak punya wacana itu,” terang Mahfud.
Wacana amandemen UUD 1945 terkait dengan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga kali mencuat dalam sepekan ini. Belakangan, politikus senior Amien Rais, bahkan menuding adanya upaya pemerintah bersama koalisinya di parlemen untuk membuka peluang mengubah Pasal 7 UUD 1945. Keterangan pasal tersebut membatasi masa presiden hanya dua periode. Perubahan yang dimaksud adalah menjadi tiga periode.

Presiden Taat Konstitusional

Politikus PDIP Tjahjo Kumolo menyebut adanya upaya gerakan atau pola politik menjebak di balik wacana jabatan presiden tiga periode yang dikemukakan sejumlah tokoh politik. Menurutnya, keinginan jabatan presiden tiga periode sebenarnya diinginkan pihak-pihak tertentu, alih-alih menyasar tudingan ke Presiden Joko Widodo.
“Bisa diartikan pihak-pihak yang sebenarnya ingin (jabatan presiden tiga periode) tapi menukikkan kepada orang lain, apalagi Bapak Presiden Jokowi,” kata Tjahjo, saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan singkatnya, Senin (15/3).
Tjahjo berharap gerakan-gerakan semacam itu ditinggalkan dalam manuver politik. Ia meyakini, Presiden Jokowi taat konstitusional dan tidak akan terjebak dalam manuver politik seperti itu.
“Gerakan pola menjebak sebaiknya ditinggalkan dalam manuver politik. Bapak Jokowi saya yakin beliau tidak akan terjebak dengan manuver-manuver murahan tersebut,” kata Tjahjo.
Tjahjo juga meminta tokoh-tokoh yang menggulirkan isu jabatan presiden tiga periode sebaiknya fokus untuk konsolidasi internal partainya masing-masing, alih-alih membuat tudingan kepada Pemerintah.
“Tokoh-tokoh politik sebaiknya konsolidasi internal partai nya masing-masing saja, kan tahun depan sudah memasuki tahapan-tahapan pemilihan umum, janganlah jumpalitan politik sendiri yang menuduh ke mana mana,” kata Tjahjo.

Tjahjo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan Pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi mengatasi pandemi Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Karena itu,  Presiden Joko Widodo bersama jajaran sedang mengkonsolidasikan program vaksinasi dan pemulihan ekonomi nasional.
Tjahjo juga meyakini Presiden Jokowi orang yang taat konstitusional. Untuk itu, ia meminta agar tokoh-tokoh nasional untuk menjadi stabilitas politik di tengah upaya mengatasi pandemi dan  pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, tahap saat ini sedang dikonsolidasikan demokrasi lima tahunan antara Pilkada, Pileg, Pilpres yang demokratis.
“Sudah tidak pada tempatnya tembakan-tembakan politik tanpa arah yang justru mengacaukan stabilitas politik,” kata Tjahjo. ***

Prayan Purba

Prayan Purba

Tulis Komentar

WhatsApp