Enam Orang Tewas dalam Gelombang Protes Baru Myanmar

YANGON – Ribuan pengunjuk rasa anti kudeta kembali memadati jalan-jalan di seluruh Myanmar, Senin (3/5). Kekerasan militer juga kembali terjadi yang mengakibatkan sekurangnya enam orang tewas.

Aktivis pro-demokrasi menyerukan pemogokan umum pada Ahad untuk memperbarui momentum aksi protes damai menentang kekuasaan militer dan menyerukan pemulihan demokrasi. Aksi protes kali ini juga untuk menandai “Revolusi Musim Semi Myanmar global”.

Seperti dilansir laman Myanmar Now, demonstrasi terkait juga turut diadakan di kota-kota di seluruh dunia sebagai bentuk solidaritas dengan gerakan di Myanmar, termasuk di Manchester, Milan, dan Taipei. Angkatan bersenjata dewan militer melakukan penangkapan dan menembakkan peluru karet, peluru tajam, dan granat ke arah warga sipil dalam upaya untuk mengakhiri demonstrasi pada Ahad. Menurut saksi mata, militer meneror mereka yang berpartisipasi.

Di tengah kecaman oleh komunitas internasional, militer Myanmar telah meningkatkan penindasan dengan kekerasan terhadap protes anti-rezim sejak kudeta 1 Februari. Dalam tiga bulan dari 1 Februari hingga 30 April, hampir 760 orang tewas selama penumpasan, penggerebekan, penangkapan, interogasi, dan penembakan acak.

Mereka yang terbunuh termasuk pengunjuk rasa anti militer, pengamat, pejalan kaki, dan penduduk. Lebih dari 3.400 orang telah ditahan, termasuk para pemimpin terpilih, anggota Liga Nasional untuk Demokrasi, komisioner pemilu, dokter, jurnalis, pengunjuk rasa, aktivis, penulis, seniman, guru, dan warga sipil.

Menghadapi protes harian besar-besaran di seluruh negeri, militer telah menggunakan senjata mematikan termasuk amunisi hidup, granat tangan, dan bahan peledak berat untuk menyerang pengunjuk rasa damai. Militer melabeli mereka sebagai “perusuh”.

Selama penggerebekan, pasukan militer telah melakukan kejahatan, menghancurkan barang-barang warga sipil termasuk kendaraan, sepeda motor dan rumah, serta menjarah properti termasuk sepeda motor, telepon, uang, makanan, ayam, dan babi. Laman The Irrawaddy telah mengumpulkan 29 foto yang berisi bukti kebrutalan pasukan junta, di antara ribuan kasus serupa yang dilakukan terhadap warga sipil.

Sementara itu, Militer Myanmar telah melarang media independen untuk mendapatkan kendali atas informasi dan menangkap jurnalis. Militer juga melakukan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa dan gerakan oposisi yang mendukung demokrasi di negara itu.

Sejak kudeta militer terjadi pada 1 Februari lalu, warga sipil Myanmar berada di bawah tekanan, dengan akses terbatas internet dan media sosial yang harus mereka dapatkan. Jejaring sosial seperti Facebook, Facebook Messenger, hingga aplikasi chat WhatsApp diblokir.

Memblokir Facebook menjadi salah satu langkah penting karena setengah dari warga Myanmar menggunakan raksasa media sosial itu sebagai sumber berita utama mereka. Militer memberlakukan blokade internet nasional, secara khusus mulai 15 Febuari, yang membuat masyarakat tidak dapat mengaksesnya mulai pukul 01.00 hingga 09.00.

Dilansir Ani News, internet seluler ditutup pada 15 Maret dengan hanya koneksi broadband yang menyediakan akses ke internet. Langkah tersebut berhasil karena sebagian besar penduduk sekarang menerima berita mereka hampir secara eksklusif dari sumber-sumber yang diizinkan oleh militer.

Selain memutus komunikasi daring, stasiun televisi negara MRTV juga turut serta. Penyiar di saluran itu saat ini sering menunjukkan foto-foto dari para aktivis dan demonstran yang menentang militer, menyebut mereka sebagai musuh Myanmar.

Media independen atau swasta seperti Mizzima, Democratic Voice of Burma, Khit Thit Media, Myanmar Now, 7Day News, dan lainnya dilarang beroperasi. Sebagian besar telah mundur ke bagian negara yang dikuasai oleh etnis minoritas dan pasukan mereka, seperti negara bagian Karen yang terletak di dekat perbatasan Thailand. Dari sana, media-media ini terus mempublikasikan pandangannya terhadap pemerintahan militer.

Menurut Human Rights Watch, sekitar 48 jurnalis saat ini ditahan sementara 23 lainnya telah dibebaskan. Sebagian besar telah dituduh melanggar pasal baru dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang mengkriminalisasi penyebaran pernyataan, rumor, atau laporan yang dapat menimbulkan ketakutan di antara penduduk.

Pasal baru juga mengkriminalisasi tindakan yang dinilai menyerang negara dan ketertiban umum ataupun mengarah pada serangan antara kelas dan komunitas yang berbeda. Menurut laporan ada wartawan dari Myeik, kota di selatan Myanmar yang menyiarkan langsung adanya penembakan dekat apartemennya dan kini harus ditahan pada 1 Maret hingga saat ini.***

Frans Gultom

Frans Gultom

Tulis Komentar

WhatsApp