DPRD DKI Tetap Minta Penjelasan Direksi Sarana Jaya soal Kasus Korupsi Rumah DP 0 Rupiah

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, tetap akan meminta penjelasan kepada Sarana Jaya guna mendengar penjelasan terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk program rumah DP Rp0 meski rapat dengan DPRD DKI ditunda dua pekan depan.

“Minta penjelasan (terkait kasus) aja,” kata Taufik, Selasa (16/3).

DPRD DKI, lanjut Taufik, telah menyerahkan sepenuhnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus tersebut. Taufik berharap KPK bisa mengungkap hingga akar-akarnya.

“Saya kira itu ya, kita serahkan sepenuhnya,” katanya.

Taufik mengatakan, kasus ini menjadi pelajaran dan evaluasi semua pihak. Terlebih dalam penggunaan anggaran. Semua harus melalui mekanisme yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Nah ini kan siapa yang bertanggungjawab? ya penggunanya. Ya si Yorry itu,” ujarnya.

Sementara alasan ditundanya Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya lantaran BUMD tersebut belum menyiapkan data-data yang dibutuhkan terkait materi pembahasan. Hal itu untuk menghindari asumsi dan prasangka atas perkara tersebut.

“Kami memutuskan untuk menunda rapat ini, meneruskannya kembali dua pekan dari sekarang untuk mendapatkan data-data yang akurat,” kata Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz di kantornya, Jakarta, Senin (15/3) kemarin.

Sebelumnya, Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembelian lahan untuk program rumah DP Rp0. Setelah menyandang tersangka, jabatan Yoory langsung dinonaktifkan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Sedangkan posisi Yoory di Sarana Jaya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Indra Sukmono Arharrys.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp