International Media

Senin, 23 Mei 2022

Senin, 23 Mei 2022

Bupati Bogor, Ade Yasin Ingin Bogor Punya Perda Larangan Kawin Kontrak

Bupati Bogor, Ade Yasin.

CIBINONG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sedang melakukan kajian ilmiah dan naskah akademik untuk dibahas bersama terkait peraturan daerah (perda) larangan kawin kontrak. Ke depan, Bupati Bogor, Ade Yasin ingin larangan kawin kontrak tersebut diatur dalam perda.

Menurut Ade Yasin, perda larangan kawin kontrak melibatkan warga asing. Untuk itu, ia meminta secara khusus kepada Universitas Padjajaran (Unpad) untuk membuat naskah akademiknya.

Ade Yasin menjelaskan, pada Ijtim Ulama tahun sebelumnya, rencana perda larangan kawin kontrak ini disambut baik berbagai pihak tak hanya di Kabupaten Bogor. Para aktivis, baik perempuan maupun aktivis anti kekerasan terhadap perempuan turut mendukung.

“Mereka mendukung dan memberikan penilaian yang baik dan bagus untuk Kabupaten Bogor. Mereka mendukung sekali agar segera diluncurkan perda larangan kawin kontrak tersebut,” ujar Ade Yasin saat Ijtima Ulama 2022 di Auditorium Setda, Cibinong, Sabtu (23/4).

Di samping itu, Ade Yasin berharap momentum Ijtima Ulama bisa menjadi wasilah untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi antara ulama dan umara. Sehingga, berbagai program keumatan yang tertuang dalam Bogor Berkeadaban bisa terimplementasikan dengan maksimal.

“Karena Bogor Berkeadaban ini jadi satu-satunya program yang ada di daerah, yang dilahirkan para ulama,” pungkasnya.

Selain itu, Bupati Bogor, Ade Yasin mengungkapkan, saat ini Pemkab Bogor tengah mendesain Raperda Pondok Pesantren, sebagai bentuk komitmen untuk memberikan dukungan yang merata bagi seluruh tingkatan pendidikan, termasuk diantara pondok pesantren.

“Sekarang sedang dirancang naskah akademiknya untuk jadi Raperda Pondok Pesantren. Setelah jadi Raperda akan kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Bogor, lalu ada hearing dengan alim ulama agar Perda Ponpes tersebut jadi sempurna,” ungkap Ade.

Menurut Ade Yasin, Perda Pondok Pesantren merupakan amanat UU 18/2019 tentang Pesantren.

UU ini, jelasnya, sebagai bentuk pengakuan negara terhadap lembaga pendidikan Islam, lembaga dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Nantinya, kata Ade Yasin, Perda Ponpes ini akan memperkuat eksistensi dan memberikan legalitas atau payung hukum terhadap pesantren.

“Jadi saya minta tolong percepat pembahasannya agar segera masuk dalam Balegda di DPRD Kabupaten Bogor, karena yang membahas itu dewan, kami hanya menyodorkan hasil kajian dan rancangan lalu diberikannya kepada DPRD, dewan lah yang membahas itu,” pinta Ade Yasin. gio

Prayan Purba

Komentar