Buka Seminar Hukum Internasional, Gubernur Kalbar: Perlu Adanya Kajian Hukum Perdagangan Tiongkok-Indonesia

Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, dan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Prof. Dr. Garuda Wiko berfoto bersama tokoh lainnya.

PONTIANAK –Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, Sabtu (20/3) lalu membuka Seminar Hukum Internasional bertema “Inovasi Akademik Hukum Tiongkok-Indonesia dalam Konteks Belt and Road Initiative” yang diselenggarakan Universitas Tanjungpura Pontianak di Gedung Rektorat Untan Pontianak.

          Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM di Kalbar dengan meningkatkan layanan pendidikan bermutu. Salah satunya dengan memperkuat jalinan kerja sama internasional dengan membentuk pusat bahasa asing.

          Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, mengapresiasi acara ini. Dia berharap dapat menghasilkan manfaat besar bagi hubungan lebih luas antara Tiongkok dan Indonesia. Sedangkan di Kalbar perdagangan atau ekspor yang terbesar adalah ke Tiongkok.

          “Karena hubungan yang luas selama ini, maka dari sisi aspek hukum memang belum terlihat adanya perbedaan pandangan dari hubungan kedua negara. Kemudian perdagangan antara Kalbar dan Tiongkok,” kata H. Sutarmidji, saat membuka Seminar Hukum Internasional dengan tema “Inovasi Akdemik Hukum Tiongkok-Indonesia”, di Gedung Rektorat Untan Pontianak.

          Dengan semakin terbukanya satu negara di masa mendatang dan semakin banyak kebutuhan akan segala hal seperti mineral atau sebagainya, maka perlu kajian hukum untuk melindungi hubungan perdagangan dan hubungan lainnya antara dua negara.

          “Dan jangan sampai terjadi baru kita repot untuk menyelesaikannya. Kita melihat dari dua sistem hukum antara Tiongkok dan Indonesia yang mungkin perlu berbagai kajian hukum untuk mengantisipasinya. Jangan sampai terjadi masalah hukum dalam hubungan dua negara,” ujar H. Sutarmidji.

          Dalam sistem hukum Indonesia, masih mengedepankan adanya peran dari adat dan kebiasaan. Apabila dilihat sisi konteks investasi dari Tiongkok ke Kalbar sangat bersinggungan dari aspek masalah adat istiadat maupun hukum adat istiadat itu sendiri.

“Jadi masalahnya bukan hukum positif. Tapi malah hukum kebiasaan adat itu sendiri. Saya sekadar mengingatkan kembali hal-hal ini, ke depannya pasti akan membawa pengaruh bagi kelanjutan serta kelancaran perdagangan antara Kalbar dan Tiongkok pada umumnya,” kata H.Sutarmidji.

          Gubernur Kalbar berharap masa depan Kalbar dan Tiongkok akan semakin besar dalam hubungan di bidang perekonomian maupun budaya. Apalagi etnis Tionghoa di Kalbar ada sebanyak 8 persen.

          “Mereka masih mempertahankan akar budayanya dan mereka juga pelaku perdagangan, baik lokal maupun internasional. Sehingga dibutuhkan diskusi seperti ini untuk mencegah berbagai hal yang terkait aspek hukumnya,” harap Gubernur Kalbar tersebut.

          Sedangkan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Prof. Dr. Garuda Wiko, mengatakan terkait dengan berbagai dukungan yang harus diantisipasi di bidang perdagangan, kebudayaan dan hal lainnya. Terutama pada aspek hukum yang harus dipersiapkan ahlinya.

          “Kita ingin sepemahaman terkait hal yang menyentuh masalah-masalah hukum. Terutama mempersiapkan ahli hukum untuk memahami perbandingan atau perbandingan sistem hukum, sistem peradilan, cara penyelesaian sengketa dan lain sebagainya,” jelas Prof. Dr. Garuda Wiko.

          Rektor Untan berencana akan mendorong lebih banyak pertukaran mahasiswa antara Guangxi University Tiongkok dan Universitas Tanjungpura Pontianak. Agar sama-sama lebih memahami sistem hukum satu sama lain.

          “Mungkin nanti akan mendorong lebih banyak pertukaran mahasiswa. Kemudian dalam materi kurikulum, kita akan mencantumkan perbandingan hukum. Sehingga kita dapat memahami mahasiswa yang dari Guangxi maupun Untan juga bisa lebih mengenal masing-masing sistem hukum, sistem peradilan dan tata cara penyelesaian sengketa,” pungkasnya. idn/din

Sukris Priatmo

Sukris Priatmo

Tulis Komentar

WhatsApp