International Media

Selasa, 4 Oktober 2022

Selasa, 4 Oktober 2022

BPOM Ditekan Agar Perpanjang Masa Kedaluwarsa Vaksin-19?

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR Anshori Siregar menuding ada pihak yang mencoba menekan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar memperpanjang shelf life atau masa simpan vaksin Covid-19 yang sudah masuk kedaluwarsa.

Anshori Siregar mencurigai hal ini berkaca pada pernyataan Kepala BPOM Penny Lukito sebelumnya yang meminta vaksin kedaluwarsa sebaiknya dimusnahkan.

“Apakah ada yang menekan atau apa, atau bagaimana? Sehingga, menurut saya, pikiran saya pertama kali ibu itu bilang, ‘buang saja dah, buang saja, orang sudah (kedaluwarsa)’. Tapi apakah ibu berubah pikiran dengan adanya pertemuan dengan ini, dengan ini, saya enggak tahu,” kata Anshori dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX DPR dengan Kepala BPOM, Rabu (6/4).

Anshori meminta penjelasan Penny Lukito terkait dugaan ada pihak yang menekan BPOM sehingga memutuskan vaksin kedaluwarsa bisa diperpanjang.

“Kalau memang enggak bener, enggak apa. Tapi kalau enggak benar, mungkin bisa diklarifikasi. Istilahnya itu (meminta) agar ini tetap diperpanjang,” jelasnya.

Penny Lukito yang diberikan kesempatan menjawab pertanyaan anggota dewan menegaskan, tidak ada tekanan dari pihak mana pun terkait perpanjangan masa simpan vaksin Covid-19. Soal masa simpan vaksin Covid-19 pun juga diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan juga berdasarkan standar internasional.

“Tidak ada tekanan sama sekali dalam hal ini diberikan kepada Badan POM,” tegas Penny.

Ia mengatakan, BPOM bekerja selama ini berdasarkan metodologi sains dan standar-standar internasional.

“Berdasarkan data sains yang kami terima, baru kami memutuskan untuk memberikan jaminan berkaitan dengan keamanan, mutu dan khasiat dari vaksin yang diberikan pada BPOM. Jadi, jika BPOM sudah memperpanjang (masa simpan), tentunya itu ada saintifik penjelasan yang ada di balik tersebut,” jelasnya.

Beda dengan Makanan

Penny menegaskan bahwa masa kedaluwarsa dalam vaksin Covid-19 tak bisa disamakan dengan masa kedaluwarsa pada bahan makanan atau produk lainnya.

 “Shelf life atau yang kemudian menjadi tanggal kedaluwarsa. Nah, mungkin ini agak membingungkan bagi masyarakat awam dikaitkan dengan pemahamannya, dengan tanggal kedaluwarsa tersebut. Jadi mungkin awalnya yang harusnya tidak digunakan sebagai komunikasi publik itu masalah tanggal kedaluwarsa,” kata Penny.

Ia menyadari bahwa pemahaman masyarakat tentang masa kedaluwarsa adalah semua produk yang sudah tidak dapat lagi digunakan. Namun, hal tersebut berbeda dengan vaksin Covid-19, di mana dinilai masih dan akan terus berkembang atau dapat diperpanjang penelitiannya.

“Jadi, tidak bisa juga dibandingkan dengan pengertian tanggal kedaluwarsa yang misalnya minyak goreng atau makanan yang ada selama ini, di mana itu adalah produk yang sudah selesai penelitiannya. Dan mereka sudah memberikan hasil pengujian data stabilitas,” jelasnya.

Sementara terkait vaksin Covid-19, produk ini masih berkembang terlebih di situasi pandemi. Situasi ini, membuat regulator harus memberikan waktu yang lebih singkat dan cepat agar produk vaksin bisa segera diakses.

“Lalu diberikan pemikiran inovasi, diberikan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan dengan pertimbangan aspek keamanan, khasiat dan mutunya,” terang Penny. Terkait khasiat dan keamanan vaksin, Penny menegaskan bahwa hal tersebut sudah dibuktikan dalam uji klinik. Sementara itu, terkait batas kedaluwarsa vaksin juga disebut harus melalui rangkaian pengujian, yaitu uji stabilitas.***

Osmar Siahaan

Komentar