Blokir Rekening FPI, Kewajiban PPATK atau Karena Ikut-ikutan Saja?

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani.

JAKARTA – Tindakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menumumkan pemblokiran rekening FPI mendapat kritikan dari sejumlah anggota Komisi II DPR, saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Rabu (24/3).

Kritikan pertama datang dari anggota Komisi III DPR Arsul Sani kepada PPATK. Arsul mengkritik saat PPATK terlihat begitu semangat saat mengumumkan  ke publik telah memblokir 92 rekening FPI.

Hal tersebut menjadi pertanyaan bagi Arsul, apakah penyampaian kepada publik merupakan kewajiban hukum dari PPATK.

“Atau karena ikut-ikutan saja, karena FPI ini kelompok yang katakanlah secara positioning politiknya berseberangan dengan pemerintah. Maka kemudian PPATK sebagai bagian atau lembaga yang ada dalam rumpun kekuasaan pemerintahan ikut merasa perlu juga untuk ikut-ikutan men-disclose banyak hal terkait FPI,” kata Arsul.

Arsul membandingkan sikap dan implementasi PPATK terhadap FPI dengan kasus Jiwasraya dan ASABRI. Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, PPATK justru tidak melakukan hal yang sama terhadap dua kasus tersebut.

Kritik berikutnya dilontarkan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Habiburokhman. Menurutnya, berdasarkan info yang dia dapat, dalam rekening yang diblokir tersebut terdapat rekening pribadi dan keluarga.

Rekening-rekening itu, kata dia, sama sekali tidak ada hubungannya dengan FPI. Oleh karena itu, ia mempertanyakan relevansi dari sikap PPATK yang mengumumkan ke publik terkait pemblokiran rekening FPI.

“Saya ingin tahu relevansinya apa. Karena info yang saya serap itu ada rekening-rekening pribadi, keluarga yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan organisasi itu. Tidak ada di akta tersebut. Ada menantu, ada anak,” ujarnya.

Menurutnya, dalam UU Ormas tidak ada ketentuan bahwa dana milik ormas yang dibekukan secara otomatis merupakan hasil kejahatan.

Apalagi berdasarkan laporan Bareskrim Polri tidak ada sama sekali tindak pidana yang ditemukan terkait rekening FPI. Untuk itu, politikus Partai Gerindra itu mendesak PPATK agar dapat menyelesaikan pemblokiran terhadap 92 rekening FPI.

Kritikan yang sama juga disampaikan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Santoso. Ia menilai, jika pemblokiran terus dilakukan oleh PPATK, maka akan timbul dugaan diskriminasi.

“Menurut saya ada diskriminasi yang dilakukan oleh PPATK, dan kalau adanya perlawanan dari masyarakat ya sangat wajar jadinya. Karena PPATK begitu diskriminatif, hanya mementingkan kekuasaan, tetapi tidak mementingkan keadilan, bagi masyarakat,” katanya.

Menanggapi kritikan anggota dewan, Kepala PPATK Dian mengatakan,  pengumuman pemblokiran rekening FPI dilakukan untuk meluruskan apa yang sudah terlanjur menyeruak di media sosial.

“Cuma saja tidak pernah ada respons, tidak pernah ada reaksi dari yang diblokir. Tetapi ini kemudian menjadi di-blow-up di media sosial. Kemudian di berbagai media timbul apa namanya confused, kekacauan dan sebagaimana kami akhirnya memutuskan untuk tujuan edukasi publik untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi,” jelas Dian.

Dian menegaskan bahwa pihaknya tak pernah menguraikan substansi ke publik seperti jumlah uang dan tujuan transfer dari 92 rekening tersebut. Dian berpendapat, pihaknya hanya menguraikan angka atau jumlah rekening yang diblokir. “Kami tidak pernah men-disclose berapa jumlah uang, kepada siapa mentransfer dan sebagainya itu tidak pernah kami sampaikan sama sekali,” ungkapnya.***

Osmar Siahaan

Osmar Siahaan

Tulis Komentar

WhatsApp