SOREANG- Pemerintah kabupaten Bandung menganggarkan dana perjalanan dinas (perjadin) bagi pegawai negeri di semua perangkat daerah (PD),sebesar Rp77,3 miliar dari APBD 2023.
Anggaran perjalanan dinas sebesar itu terdiri dari Rp75,8 miliar untuk perjadin dalam negeri dan Rp1,4 miliar di antaranya dianggarkan untuk perjadin luar negeri.
Penganggaran perjalanan dinas atau perjadin tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri. Nilai tersebut, dihitung berdasarkan jumlah PNS Pemkab Bandung yang totalnya mencapai 30.000-an. Perjadin tersebut antara lain untuk perjalanan dinas biasa, perjadin dalam kota, dan perjadin paket meeting luar kota. Termasuk untuk perjadin luar negeri yang nilainya mencapai Rp1,4 miliar.
“Kalau dikaitkan dengan jumlah pegawai Kabupaten Bandung baik PNS guru, pns non guru, P3K, dan PHL totalnya mencapai 30.000-an. Rp77 miliar itu kecil jika dibandingkan dengan rasionya. Artinya, rasio perjadin per pegawai per bulan hanya kurang lebih sekitar Rp 213.000-an,” jelas Sekda Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, Jumat (10/2).
Jika dibandingkan tahun anggaran 2022 yang mencapai Rp109 miliar, anggaran perjadin tahun 2023 ini yang mencapai Rp 77 miliar justru menurun Rp 32 miliar. “Dari tahun ke tahun anggaran perjadin kita menurun terus,” ujarnya.
Terkait perjadin ke luar negeri, Cakra menjelaskan perjadin luar negeri dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas, yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerja sama luar negeri, serta secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.
“Jadi, kebutuhan perjadin, termasuk perjadin luar negeri sudah sesuai dengan rencana yang memang harus dilaksanakan. Tentunya juga sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” katanya.
Sementara itu, Sekertaris Jenderal Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung, Heri Ferdian, mengaku miris dengan besarnya anggaran perjalanan dinas tersebut. Kata dia, sangat tidak relevan dan tidak pantas jika melihat kondisi masyarakat saat ini yang masih terpuruk akibat pandemi. Serta ancaman resesi ekonomi global 2023 sekarang ini.
“Tanpa harus melakukan analisis mendalam untuk melihatnya. Stuasi saat ini memang tidak pantas, seharusnya menyiapkan bagaimana anggaran itu dikelola mengarah kepada kebangkitan pangan. Saat ini petani sedang “ripuh” (susah) walaupun harga jual bagus tapi biaya produksinya mahal dan sulit. Ini juga berimbas kepada perdagangan, otomatis daya beli masyarakat pun lemah,” kata Heri.
Dikatakan Heri, hal seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung. Tidak perlu melihat (studi banding) ke daerah lain. Karena sejatinya, di dalam daerah sendiri banyak hal yang bisa dijadikan perbandingan. Apalagi sekarang ini teknologi internet sudah sangat maju, melihat dunia luar bisa melalui layar komputer bahkan melalui telepon selular. “Apalagi mereka itu kan gembar-gembor digitalisasi kan bisa lewat internet. Nah kalau harus ada penajaman, yah itu kan tinggal koordinasi antar lembaga negara. Kalau motivasinya yan itu lain lagi ceritanya, berarti tidak ada komitmen,” ujarnya. ***
