International Media

Selasa, 4 Oktober 2022

Selasa, 4 Oktober 2022

BI Sampaikan Pentingnya Kebijakan Komprehensif dalam Pertemuan IMF-WB

Gubernur BI, Perry Wajiyo.

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia Perry Wajiyo menyampaikan semakin pentingnya bauran kebijakan yang komprehensif dan koordinasi baik di tingkat nasional maupun internasional dalam pertemuan musim semi International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) pada 18-23 April 2022.

“Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tingkat nasional perlu dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap menjaga tingkat inflasi di tengah kenaikan harga energi dan komoditas,” kata Perry dalam keterangan resmi, seperti dilansir Antara, Jumat (22/4).

Oleh karena itu, pengembangan Integrated Policy Framework (IPF) sangat diperlukan sebagai dasar analisis dalam merumuskan formulasi bauran kebijakan.

Dalam hal ini, IMF perlu membantu anggotanya untuk merumuskan exit strategy yang well-calibrated, well-planned, and well-communicated atas kebijakan moneter yang non-tradisional, serta menyusun strategi untuk mengurangi scaring effect dari normalisasi kebijakan.

Perry juga mengapresiasi IMF atas pembentukan fasilitas Resilience and Sustainability Trust (RST) untuk membantu negara yang membutuhkan dalam mengatasi tantangan struktural jangka panjang.

Pada tataran internasional, IMF diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam mendorong kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan sekaligus mencegah terjadinya fragmentasi ekonomi global, termasuk upaya terkait perubahan iklim, mengatasi pandemi, mengatasi kerentanan utang, mendorong digitalisasi, mobilisasi penerimaan pajak, serta mengamankan ketahanan energi.

Sejalan dengan itu, IMF merekomendasikan negara anggota untuk mengarahkan respon kebijakan guna mengatasi tekanan inflasi yang semakin meningkat dan dampak konflik geopolitik yang semakin memanas yang berpotensi mempengaruhi proses pemulihan ekonomi.

Selain itu, negara anggota juga diharapkan untuk terus memperkuat kerja sama multilateral, yang antara lain mencakup kelanjutan upaya penyelesaian pandemi, upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong produktivitas melalui digitalisasi, serta komitmen untuk penyediaan kecukupan bantuan likuiditas internasional bagi negara yang membutuhkan.

IMF sendiri memperkirakan inflasi negara berkembang bisa naik mencapai 8,7 persen pada tahun ini, begitu pula dengan negara maju yang akan mencapai 5,7 persen.

Penyebab kenaikan inflasi tersebut adalah invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi berikutnya atas konflik kedua negara yang menyebabkan gangguan tajam dalam pasar komoditas global.

“Kenaikan harga energi dan pangan menambah tekanan inflasi di saat tekanan inflasi sudah cukup tinggi di banyak negara di dunia,” kata First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath dalam Side Event G20, High Level Discussion yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat (22/4).***

Vitus DP

Komentar

Baca juga