PANDEGLANG- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, mencatat ada sebanyak 30 kejadian bencana kebakaran selama tahun 2022 lalu. BPBDPK menyebut, bencana kebakaran di tahun lalu itu tergolong tinggi.
Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021 lebih rendah, karena jumlah kebakaran di tahun 2021 mencapai 49 kasus. Dari jumlah kasus kebakaran bangunan sebanyak 30 kasus tersebut, BPBDPK Pandeglang juga mencatat nilai kerugian materi mencapai sebesar Rp 1,5 miliar.
Bahkan, selama ini BPBDPK Pandeglang menyatakan masih kesulitan menangani kebakaran.
Hal itu diakibatkan masih minim atau belum maksimalnya mobil pemadam kebakaran yang ada di BPBDPK Pandeglang.
Kepala Bidang (Kabid) Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBDPK Kabupaten Pandeglang, Endan Permana mengungkapkan, jumlah kasus kebakaran di Pandeglang tahun 2022 berkurang dibandingkan dengan kejadian di tahun 2021 lalu.
Meski ada penurunan, peristiwa kebakaran dengan tahun 2021, akan tetapi jumlah kasus tersebut masih tergolong tinggi.
“Kalau sekarang cuman 30 kasus dengan kerugian materi sampai Rp1,5 miliar. Tapi kalau tahun 2021 sebanyak 49 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp 2 miliar,” ungkapnya, Kamis (19/1).
Dipastikannya, mayoritas kejadian kebakaran tersebut akibat korsleting listrik dan menimpa rumah warga yang bangunannya semi permanen dan dari kayu.
Selain itu, kebakaran juga mayoritas terjadi di wilayah Pandeglang selatan.
“Kebanyakannya karena korsleting listrik. Tetapi memang ada juga karena lilin, obat nyamuk, sisa pembakaran sampah dan lainnya, tapi yang dominan itu arus pendek listrik,” katanya.
Pihaknya pun tak memungkiri, selama ini kerap merasa kesulitan apabila terjadi kebakaran di wilayah Pandeglang selatan.
Hal itu karena keterbatasan armada Damkar dan pos pemadam, karena Pandeglang merupakan wilayah yang luas.
“Memang harusnya ada enam pos damkar dan enam armada damkar. Sekarang kita cuma punya satu pos dan dua armada damkar, jadi masih kesulitan dalam memaksimalkan penanganannya,” ujarnya.
Disampaikannya, setiap tahun instansinya kerap menyampaikan permohonan penambahan armada damkar. Namun, hal itu belum pernah mendapat respons dari pimpinan.
“Kalau usulan selalu kita sampaikan setiap tahun, karena memang untuk membeli armada damkar ini butuh biaya, tapi butuh juga dalam penanganan bencana kebakaran,” tuturnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengaku, pihaknya akan membantu menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar usulan penambahan armada damkar bisa disetujui.
“Mengenai kebutuhan armada Damkar anti kita akan bantu. Karena kalau untuk tahun 2023 kan sudah ada pengesahan APBD, paling nanti di tahun depan,” ujarnya.
Politisi Golkar itu juga menilai, penambahan armada dan pos damkar dirasanya juga penting sebagai upaya mempercepat penanganan kebakaran di Pandeglang. “Saya juga setuju karena memang kebutuhan. Harus segera direalisasikan, karena memang Pandeglang ini rawan kebakaran,” tandasnya. ***
